banner 728x90

Pemda Diminta Beri Layanan Publik Terbaik

banner 468x60

* Ombudsman RI  Wilayah Babel Juga Nilai Pemda Belitung

foto A- rsud belitung

RSUD Belitung, salah satu layanan publik yang harus memiliki standar layanan publik yang memadai.

TANJUNGPANDAN-Ombudsman RI  Wilayah Bangka Belitung melakukan penilaian Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung. Dengan demikian,  Kabupaten Belitung termasuk satu dari 84 Pemerintah Kabupaten di Indonesia yang dijadikan sampel penilaian oleh Ombudsman RI.
Jumli Jamaluddin, SH, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, mengatakan, penilaian ini  menyangkut Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Pelayanan Publik.  Tahun 2015, 4 Pemda di Babel yang di Observasi, Tahun 2016 ini 5 Pemda yang di Observasi.  Yakni; Pemerintah Provinsi Babel, Pemda Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Pemda Kab. Bangka Tengah, dan ditambah Kab. Belitung.  Lembaga ini  termasuk Lembaga vertikal / Kementerian di Babel.  Sedangkan tiga Pemda lainnya di Bangka Belitung direncanakan menyusul.
Menurut Jumli, diharapkan Bupati / Wakil Bupati dapat mendorong para Pimpinan SKPD dan UPP di Kabupaten Belitung untuk mengimplementasikan pemenuhan standar pelayanan publik yang sudah diatur oleh UU Pelayanan Publik.
Lebih jauh dijelaskan Jimli, sebanyak 173 Pemerintah Daerah yang akan dinilai oleh Ombudsman RI di tahun 2016 ini. Terdiri dari 33 Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia (termasuk Pemda Provinsi Bangka Belitung). Selain itu, ada 56 Pemerintah daerah Kota di Indonesia, termasuk Kota Pangkalpinang. Dan 84 Pemerintah Kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung), ditambah 28 Kementerian dan 15 Lembaga di Indonesia.
Ditegaskan, Observasi ini tidak dipungut atau tidak dikenakan biaya apapun. Lantas, di Tahun 2016 ini,  Ombudsman Republik Indonesia kembali melakukan Program Pencegahan Maladministrasi dalam bentuk Penilaian Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Itu dilakukan, dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksana Peraturan Presiden RI No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Semua bertujuan untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Ombudsman RI melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, dan efektifitas pengawasan. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik,’’ paparnya.
Ditambahkan, di Babel, untuk tahun 2016 ini Ombudsman telah menetapkan lima Pemda yang akan diobservasi, yang semula pada tahun 2015 ditetap 4 Pemda. Sekarang ditetapkan kembali sesuai keputusan dari Ombudsman RI di Jakarta, yaitu Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemda Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan ditambah 1 (satu) Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk 3 (tiga) Pemda Kabupaten yang belum, akan direncanakan berikutnya.
“Untuk wilayah provinsi Babel, Ombudsman RI telah membentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Perwakilan sebagai Koordinator Tim dan asisten sebagai anggota Tim, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI. Koordinator Tim dan anggota Tim untuk melaksanakan kegiatan ini telah menandatangani fakta integritas,’’ urainya.
Ombudsman berharap, Pemda Kabupaten Belitung maupun Pemda-Pemda yang sudah pernah dijadikan sampel observasi kepatuhan, agar segera memperbaiki atau pembenahan serta melakukan pemenuhan standar pelayanan publiknya. Itu dengan tujuan agar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publiknya akan menjadi lebih baik, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan tentunya.
Ombudsman berharap agar semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan pemenuhan standar pelayanan publik yang sudah diatur oleh UU Pelayanan Publik tersebut. Sebab apabila kepatuhan Pemda terhadap hal tersebut rendah, maka dapat berdampak pelayanan publik yang buruk, berpotensi terjadinya perilaku koruptif dan berpotensi berdampak menurunnya kewibawaan pemerintah daerah itu sendiri.
Dijelaskan kembali oleh Jumli, prinsip-prinsip penilaian Kepatuhan dengan Objek Produk pelayanan administrasi tertentu di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota, dengan metode observasi dan wawancara, yang dimulai pada bulan Mei 2016.
Sebagai variabel dan indikatornya adalah kewajiban penyelenggara pelayanan publik sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sedangkan outputnya yaitu kategorisasi kepatuhan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di zona hijau (Predikat Kepatuhan Tinggi), zona kuning (Predikat Kepatuhan Sedang), dan zona merah (Predikat Kepatuhan Rendah). Kegiatan observasi ini tidak dipungut atau tidak dikenakan biaya apapun.(be/agu)

banner 300x250

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: