banner 728x90

Pemerintah Wajib Ciptakan Pelaku Usaha Profesional

banner 468x60

MANGGAR – Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perdagangan perlu disinkronisasikan. Keluaran dari sinkronisasi adalah pengguna, pemakai atau produsen memahami aturan.

Selain itu, pemerintah berkewajiban menciptakan pelaku usaha yang profesional dan bertanggungjawab. Hal ini berlaku agar konsumen selaku pengguna akhir mendapatkan hak-hak sebagaimana laiknya konsumen.

“Tujuannya agar memberikan pemahaman baru untuk kita semua dengan tidak meninggalkan arti hukum sebagai upaya positif pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat,” ungkap Bupati Belitung Timur (Beltim), Yuslih Ihza yang dibacakan Asisten I Bupati Beltim, Sarjono, di hadapan peserta Sosialisasi Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan, Selasa (12/4) kemarin.

banner 300x250

Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Beltim itu, menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan RI dan BPOM Pangkal Pinang. Adapun peserta kegiatan terdiri dari pelaku usaha toko kelontong, pelaku usaha UMKM, LSM dan PNS lingkup Pemkab Beltim.

Yuslih melanjutkan, pertanyaan yang selalu muncul ketika berbicara perlindungan konsumen adalah bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen di Kabupaten Beltim. Ia menganggap perlu sosialisasi agar pelaku usaha atau produsen tidak sekedar asal melayani konsumen.

“Tujuan perlindungan konsumen dalam pasal 3 UUPK dengan tegas menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,” ujar Yuslih.

“Serta upaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,” imbuhnya.

Yuslih juga menegaskan, selaku pimpinan daerah dirinya berharap sosialisasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Beltim dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Meningkatkan produksi dan penggunaan produk dalam negeri agar sedapat mungkin menghindari dan mencegah distorsi pasar.

“Tentunya dari peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan melindungi konsumen dalam memanfaatkan, menggunakan atau mengkonsumsi barang,” tandasnya. (feb)

 

Related Search

banner 468x60
author

Author: