banner 728x90

Pemprov Warning Perusahaan Kaolin

Staf Khusus Gubernur Babel Bidang Hukum, Kombes Pol Dr Zaidan saat memaparkan hasil investigasi tiga perusahan tambang kaolin di Belitung.

*Zaidan Paparkan Hasil Investigasi di Lapangan
*Terkait Sengketa dengan Masyarakat Belitung

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) merilis hasil investigasi permasalahan PT Alter Abadi (AA) tbk, PT Nippindo Koalin Abadi (NKA) dan PT Koalin Belitung Utama (KBU) di Belitung.

Hasil investigasi itu dipaparkan langsung oleh Staf Khusus Gubernur Babel Bidang Hukum, Kombes Pol Dr Zaidan saat pertemuan internal upaya penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Belitung dengan PT AA tbk, PT NKA dan PT KBU.

Zaidan mengatakan, selambat-lambatnya 30 hari kerja pihak perusahaan sudah menyampaikan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya). Dan setelah 30 hari harus sudah ada aktivitas di lapangan.

Selain itu, lanjut dia, pihak perusahaan juga harus menempatkan dana jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan dan Rencana Penutupan Tambang (RPT) dan menyampaikannya dua tahun sebelum kegiatan berakhir.

Kemudian menyampaikan permohonan perpanjangan IUP-OP dapat dilakukan enam bulan (versi IUP-OP No.661/2016 KBU Perawas dan dua tahun versi IUP-OP No.1034/2016 PT Nippindo Badau) sebelum IUP berakhir.

“Apabila perusahaan tidak melaksanakan ketentuan perpanjangan, dimaknai maka barang atau aset dan lokasi perusahaan menjadi milik pemerintah.

Jika pihak perusahaan melanggar hukum (ketentuan yang sudah ditetapkan), maka perusahaaan dapat diberentikan sementara, dicabut atau dibatalkan IUP- nya,” tegas Zaidan.

Fakta lainnya, ungkap dia, berdasarkan lampiran peta wilayah IUP disebutkan lokasi di Babel, tepatnya berdasarkan penyesuaian IUP-OP PT AA berada di lokasi Desa Perawas dengan luas 711,4 ha. Namun, itu malah untuk kegiatan penambangan di Desa Air Seruk.

“Ijin lingkungan nomor 1888.45/002/kep.IIDPMPPTSP/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang izin lingkungan giat tambang koalin seluas 337,27 ha Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk oleh PT AA,” urainya.

Zaidan melanjutkan, dalam lokasi yang diakui oleh PT AA seluas 711,44 ha terdapat, yakni jalan umun yang menghubungkan Desa Air Seruk dan Desa Terong, lahan TPU Islam, hutan produksi seluas 400 hektar, lahan perlebunan masyarakat selauas 148,9 ha, lahan masyarakat yang bersertifikat hak milik, sumber air bersih di Sungai Penyabin, dan lokasi Pondok Pesantren Tahfidz.

Sementara, untuk PT PT NKA. Zaidan memaparkan, lokasi PT NKA berada di Desa Badau Belitung dalam keadaan sedang beroperasi atau produksi. Penyesuaian perpanjangan IUP-OP kepada PT NKA dengan Kep. Gubernur nomor 188.44/1034/DPE/2016 luas wilayah 362 ha.

Mengenai adanya penolakan masyarakat Badau, jelas Zaidan, dikarenakan terdapat lahan masyarakat yang digarap secara turun menurun, adanya TPU, lahan pemukiman masyarakat atau penduduk, areal PT NKA merupakan lahan desa.

“Selain itu untuk ganti rugi telah dilakukan terhadap dua warga Desa Badau, belum ada SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), dan sudah berulang kali pertemuan namun tidak ada penyelesaian,” ujarnya.

Sedangkan untuk hasil investigasi PT KBU. Ia menjelaskan PT KBU berlokasi di Perawas Belitung, berdiri dan beroperasi dengan IUP-OP Nomor 128/IUP-OP/DPE/2010.

Juga keputusan Bupati Belitung Nomor 074/rev.IUP-OP/DPE/2010 tentang persetujuan penyesuaian IUP OP PT KBU. Ditambah dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 590/489/kep/1/2013 tentang izin lokasi keperluan pembangunan kawasan kota terpadu seluas lebih kurang 287 ha kepada PT Asean Bumi Internasional.

“Selanjutnya ada Keputusan gubernur nomor 188.44/661/DPE/2016 tentang perpanjangan IUP OP PD PT KBU, jika dihibungkan dengab IUP OP PT AA yang beroperasi di DS Air Seruk Sijuk, maka PT. KBU ini memiliki IUP-OP ganda,” beber Zaidan.

Terkait pertemuan, Kepala Desa Perawas, Yahya mengatakan, belum ada kesepakatan. Pertemuan baru sebatas pemaparan hasil investigasi oleh pihak Provinsi.

“Kami masih menunggu hasil pertemuan. Tadi mereka belum dapat memastikan, dari pertemuan tadi katanya paling tiga bulan ke depan baru ada keputusan dari berbagai pihak. Karena pihak provinsi lagi mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk hal ini. Nanti bakal ada pertemuan lagi,” ujar Yahya. (fiz)

Related Search

Rate this article!
author

Author: