banner 728x90

Penambang Kocar-Kacir, TI Illegal Marbukh Ditertibkan

banner 468x60

SIKAP tegas Bupati Bangka Tengah, H. Ibnu Saleh untuk menertibkan aktifitas Tambang Inkonvensional (TI) illegal di wilayah eks tambang PT Koba Tin di lokasi Marbukh, Kenari dan Pungguk untuk menjawab keresahan warga Kota Koba, benar-benar direalisasikan.

Pembongkaran terhadapmesin TI Rajuk yang ditertibkan petugas Satpol PP.

belitongekspres.co.id, SELASA (22/08) kemarin, Sat Pol PP Bangka Tengah menertibkan seluruh TI yang beroperasi di ketiga lokasi eks tambang PT Koba Tin ini. Penertiban dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap jenis rajuk maupun TI darat. Dalam penertiban ini sebanyak 25 unit TI, terdiri dari 23 unit TI Rajuk dan 2 unit TI darat pun ditertibkan.

banner 300x250

Pantauan Babel Pos di lapangan, operasi penertiban dilakukan mulai sekitar pukul 10.00 Wib dan dipimpin langsung Kasat Pol PP Bangka Tengah, Irwan. Dalam penertiban ini, Sat Pol PP membawa puluhan personilnya untuk melakukan penertiban tersebut. Titik pertama yang disisir, yakni eks kolong Kenari. Disini terdapat sebanyak 11 unit TI Rajuk dan 2 unit TI darat. Namun, kedatangan Sat Pol PP inipun sempat mendapat protes dari salah seorang pemilik TI Rajuk. Kemudian titik penertiban pun bergeser ke eks kolong Pungguk. Dititik kedua ini terdapat 12 unit TI Rajuk yang sedang beroperasi. Kedatangan petugas Sat Pol PP pun membuat kaget para penambang yang sedang asyik melakukan aktifitasnya di siang itu. Para penambang yang sama sekali tidak menduga akan adanya aktifitas penertiban inipun langsung terjun dari dalam sakannya dan kocar-kacir berenang untuk menjauhi petugas Sat Pol PP.

Dengan menggunakan pengeras suara, para penambang pun diminta untuk berenang ke pinggir guna dikumpulkan. Saat penambang sedang dikumpulkan, pemilik TI Rajuk bernama Agus pun datang menghampiri. Sempat terjadi dialog antara Agus dan petugas Sat Pol PP yang disaksikan langsung oleh Kasat Pol PP, Irwan.

Dalam dialog tersebut Agus menyampaikan bahwa pihaknya memang beroperasi di lokasi eks tambang PT Koba Tin dan bukannya mencuri. “Kami disini tidak mencuri barang orang. Cuma memang kami beraktifitas di lokasi eks PT Koba Tin, berupa kolong dan bukannya aliran sungai. Memang masalah UU nanti kita mengurusnya,” ujarnya di hadapan petugas Sat Pol PP Bangka Tengah.

“Waktu rapat di kantor Camat itu tidak ada pemilik TI yang ikut serta. Jadi, disinilah aspirasi kami sampaikan,” tambahnya.

Kendati demikian, Sat Pol PP tetap bersikap tegas untuk tetap melakukan penertiban. Agus pun sempat meminta keringanan untuk diberikan waktu pembongkaran selama 1 x 24 jam. Namun, ditolak oleh Sat Pol PP yang bersikukuh tetap akan menertibkan. Sementara itu, dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara warga yang mengawal penertiban tersebut meminta Sat Pol PP Bangka Tengah tetap menertibkan pada hari itu juga.

Seusai menertibkan aktifitas tambang illegal di Pungguk tersebut, Sat Pol PP Bangka Tengah pun bergeser kembali ke titik awal penertiban di kolong Kenari. Di titik ini terdapat 11 unit TI Rajuk dan 2 unit TI darat yang ditertibkan.

Sekretaris Sat Pol PP Bangka TengahZulpadli Zairozi menegaskan sikap tegas penertiban ini dilakukan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang menolak keberadaan aktifitas tambang illegal di Marbukh, Kenari dan Pungguk. “Kegiatan ini menindaklanjuti banyaknya keluhan dari masyarakat Berok, Arung Dalam, Koba, Simpang Perlang dan Nibung terkait maraknya aktivitas tambang liar dilokasi eks PT Koba Tin di Kenari, Pungguk dan Marbuk,” ujarnya.

Ditegaskannya, seluruh ponton TI Rajuk yang ditertibkan itu langsung dilepaskan dan diangkut ke Dum Truk untuk diamankan ke Kantor Sat Pol PP. Untuk pemilik tambang, pihaknya akan memanggil untuk diminta keterangan. “Seluruh alat TI Rajuk kita minta lepaskan dan kemudian kita angkut ke mobil,” tegasnya.

“Setelah ini, kita akan tetap melakukan penyisiran pada besok hari (Rabu-red) untuk memastikan bahwa tidak ada laagi aktifitas tambang liar ini,” tambahnya.

Pemilik TI Serang Wartawan

Sementara itu, salah seorang wartawan televisi di Bangka Tengah, yakni Rachmat Kurniawan mendapat upaya penyerangan dari salah seorang pemilik TI bernama Ram ketika akan melakukan tugas jurnalistiknya saat aktifitas penertiban tambang illegal dilakukan Sat Pol PP di kolong Kenari.

Pada saat itu, Sat Pol PP Bangka Tengah baru saja tiba di lokasi penertiban di kolong Kenari. Awak media Bangka Tengah tergabung dalam komunitas BELAPUN yang mendapat informasi langsung dari Kasat Pol PP Bangka Tengah Irwan mengenai aktifitas penertiban itu, langsung menyusul kemudian menuju lokasi penertiban. Setibanya di lokasi penertiban, Ram yang sebelumnya sempat bersitegang dengan petugas Sat Pol PP berpas-pasan dengan awak media yang baru saja tiba. Tanpa ada kejelasan, tiba-tiba Ram langsung marah-marah di hadapan lima orang awak media yang baru saja tiba. Kemarahan Ram langsung ditimpali Rachmat yang merasa agak kaget mengapa bisa terjadi demikian. Kejadian inipun langsung diamankan oleh petugas Sat Pol Bangka Tengah yang saat itu masih berada di lokasi.

“Saya nggak tahu, tiba-tiba saya ditunjuk-tunjuk oleh dia (Ram-red) pas mau ke lokasi TI. Padahal saya baru turun dari mobil ramai-ramai bersama rekan yang lain,” ujar Rahmat.

Dirinya menyesalkan terjadinya insiden tersebut karena ia tidak melakukan apa-apa selama dilokasi dan murni menjalankan tugas junalistik atas proyeksi kantor. “Saya mau meliput kegiatan penertiban ini atas proyeksi dari kantor. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, kami dilindungi UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” ucapnya.

Kejadian inipun sempat disesalkan oleh rekan-rekan pers lainnya di Bangka Tengah. Rachmat pun memilih tidak menyelesaikan persoalan tersebut ke jalur hukum mengingat Ram secara pribadi telah meminta maaf langsung kepada dirinya atas insiden tersebut.

Hentikan Selamanya

Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh warga terhadap aktifitas tambang illegal di lokasi eks tambang PT Koba Tin yang terdapat Marbukh, Kenari dan Pungguk sepertinya sudah menjadi harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Warga yang menyaksikan dan mengawal langsung aktifitas penertiban yang dilakukan Sat Pol PP Bangka Tengah pada Selasa (22/08) kemariin dengan lantang meminta tidak ada lagi aktifitas serupa pasca penertiban tersebut.

Seperti diutarakan warga Kelurahan Simpang Perlang, Syahrob Syahroni yang menyatakan ia bersama warga lainnya tidak mau lagi ada kompromi dengan para penambang. Ancaman banjir selalu menghantui mereka manakala hujan turun dalam intensitas tinggi. “Kami tidak mau lagi ada kompromi-kompromi. Sebab, kejadian ini bukan sekali atau dua kali. Tapi, sudah berkali-kali sejak tahun 2014 lalu. Kami juga sudah berulang kali melaporkan aktifitas illegal ini,” ujarnya kepada sejumlah wartawan saat dijumpai di lokasi.

“Jika sudah banjir seperti tahun 2016 kemarin siapa yang mau tanggung jawab. Sementara penambang pasti akan pergi setelah aktifitas menambangnya selesai. Ujung-ujungnya pasti mayoritas warga dan pemerintah daerah yang akan susah,” sambungnya.

Menurutnya, urusan perut tidak boleh dijadikan dasar atau pembenaran untuk melakukan aktifitas penambangan illegal di lokasi tersebut. Kejadian banjir tahun 2016 kemarin, baginya sudah memberikan pelajaran penting bagi seluruh warga. “Apa kita mau lagi bencana banjir terulang kembali. Terus terang kami sangat resah karena takut sewaktu-waktu kolong ini jebol. Apalagi kolong ini cuma berjarak sekitar 150 meter dari rumah kami,” ungkapnya dengan nada kesal.

Ia pun lantas menceritakan bahwa sudah pernah berkali-kali menyampaikan komplain ke berbagai pihak terkait terhadap aktifitas penambangan illegal di kawasan tersebut. Terakhir kali komplain disampaikan oleh masyarakat di 4 kelurahan dan 1 desa, yakni Kelurahan Arung Dalam, Kelurahan Berok, Kelurahan Koba, Kelurahan Simpang Perlang dan Desa Nibung setelah digelarnya pertemuan yang dilakukan di Kantor Camat pada tanggal 15 Agustus 2017 kemarin dan sudah disepakati untuk ditertibkan. “Makanya, kami minta pemerintah daerah dapat segera mengatur hajat hidup orang banyak agar para penambang ini juga tidak terjebak dalam aktifitas illegal. Hanya memang harus ada solusi, sistem penambangannya jangan mengganggu lingkungan dan mengancam keselamatan warga juga,” tegasnya.

“Sebelum itu tanggal 31 Juli 2017 pada pukul 01.30 Wib dini hari saya pernah melaporkan ke Mapolres Bangka Tengah karena suara bising akibat aktifitas tambang illegal yang ditimbukan. Kemudian tanggal 09 Agustus 2017 saya bersama masyarakat lain juga sudah ke Mapolda. Setelah itu, tanggal 11 Agustus 2017 ada kegiatan penertiban. Tapi, beberapa jam kemudian ada lagi aktifitas,” tambahnya.

Ia pun berharap kedepannya aktifitas tambang illegal ini benar-benar sudah tidak ada lagi. Karena yang akan merasakan dampak kedepannya adalah mayoritas warga.(obh)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: