banner 728x90

Pendidik Beralih ke Struktural Lemahkan Dunia Pendidikan?

banner 468x60

MANGGAR – Empat belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, banyak pejabat struktural daerah masih diisi tenaga pendidikan. Di awal-awal pemberlakukan Otonomi Daerah, semua masih dapat dimaklumi mengingat kekosongan pejabat struktural pada daerah pemekaran.

Tanpa disadari, pelibatan tenaga pendidikan dalam dunia birokrasi melemahkan tatanan dunia pendidikan itu sendiri. Dilain sisi, tenaga pendidikan yang masuk birokrasi tidak lebih mumpuni di bidang pengelolaan pemerintahan.

Alih-alih memiliki kemampuan manajerial yang baik, untuk sekedar memimpin bawahan saja terkadang terkendala kemampuan leadership.

banner 300x250

Wartawan Belitong Ekspres (BE) mencoba mewawancarai Wakil Bupati Beltim Burhanudin, sebagai mantan ASN yang berlatarbelakang tenaga pendidik dan berpindah menjadi pejabat struktural. Bagi Wabup, semua kembali kepada pribadi masing-masing walaupun dia enggan berkomentar banyak.

“Semua kembali kepada pola pikir, sikap individu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Apakah apakah paham dia. Punya leadership apa tidak, dia punya pengetahuan apa tidak, mau belajar atau tidak,” ungkap Wabup Beltim yang akrab disapa Aan, akhir pekan lalu.

Aan juga mengingatkan, tenaga pendidik yang beralih menjadi tenaga struktural birokrasi agar mau belajar menyesuaikan diri dan bukan asal jadi pejabat. Ia mencontohkan dirinya sendiri, meski latar belakangnya tenaga pendidik namun mau belajar saat menempati jabatan struktural. “Asal jangan lupa kulit. Kita sebagai guru juga belajar jadi tidak ada masalah. Ada yang mampu ada yang tidak,” sebut Aan.

Aan memastikan, berpindahnya tenaga pendidik menjadi pejabat struktural saat ini semakin diperketat. Jika dulu (awal otonomi, red) memang kekurangan SDM di daerah pemekaran, saat ini tidak logis melakukan alih tugas dalam jabatan yang mampu di isi tenaga teknis fungsional.

“Sekarang aturan diperketat karena untuk dapat menduduki jabatan struktural harus sesuai dengan basic pendidikan dan jabatan yang akan ditempuh. Misalnya jabatan struktural untuk SKPD Lingkungan Hidup, minimal harus basic ST atau sarjana yang mumpuni dibidang lingkungan. Kalau Pekerjaan Umum misalnya sarjana teknik sipil, arsitek itu yang kompeten,” beber Aan.

Satu-satunya peluang tenaga pendidik dalam jabatan struktural adalah OPD teknis Dinas Pendidikan. Hal ini didasari bahwa, mereka lebih paham dunia pendidikan karena dilihat dari latar belakang.

“Kalau secara kompetensi harus ada assesment dulu. Kalau kualifikasi dilihat dari backgroud pendidikan. Otomatis kalau guru bergelar S.Pd. Sedangkan dinas teknis harus orang teknis juga. Kalau di Dindik, mungkin oke,” sebut Aan.

Meski demikian, Aan tidak menampik semua berawal dari pemetaan pegawai. Karenanya, kedepan Pemkab Beltim akan benar-benar mengajukan kuota CPNS sesuai kebutuhan daerah. (msi)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: