banner 728x90

Pendidikan Karakter, Pendidikan dan Solusinya ke Depan

banner 468x60

Sebuah opini oleh : Drs. Rusdianto, M.Pd.
Ketua Forum Guru Magister Kabupaten Bangka Tengah

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Keluarnya Perpres ini sekaligus merefleksi dan merevitalisasi kembali pendidikan karakter di tanah air. Ini juga menandakan adanya keinginan kuat pemerintah untuk mencetak generasi yang berkarakter kuat dan berintegritas tinggi melalui proses pendidikan di bangku sekolah.

Mengapa perlu?

Telah banyak para ahli, akademisi, guru, dan pihak-pihak lainnya yang mengangkat tema pendidikan karakter melalui tulisan dan gagasan ilmiah yang tercetak di berbagai media massa dan media cetak di tanah air. Semua ide dan gagasan tersebut sungguh luar biasa memberikan sumbangsih pikiran kepada anggota keluarga, warga sekolah, bahkan masyarakat luas.

banner 300x250

Yang jelas, perkembangan zaman sekarang ini yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak yang sangat luas khususnya kepada generasi muda. Dampak itu pun berimbas pada penunjukkan fenomena perilaku negatif yang lebih dominan. Perilaku ini tentu saja mengkhawatirkan kita semua. Dan, apabila perilaku buruk ini tetap didiamkan, maka sekian belas atau puluhan tahun ke depan, generasi kita khususnya pelajar akan memamerkan tindak tanduk yang tidak mencerminkan karakter orang yang baik, misalnya pengkonsumsi narkoba, pencetus tindakan kekerasan, melakukan bullying, menyenangi perkelahian antar pelajar, hamil pra nikah, pembohong, pemalas, tidak religius, pengadu domba, main hakim sendiri, suka memfitnah, penyebar ujaran kebencian, suka melawan orang tua/guru secara verbal, dan lain-lainnya.

Perilaku negatif di atas sangat mudah ditunjukkan oleh pelajar saat ini. Keadaan ini sungguh sangat mengkhawatirkan kita semua. Kita tentu ingin sekali mengembalikannya ke suasana zaman dahulu yang tingkat perilaku negatif pelajarnya masih berada dalam batas kewajaran.

Di era terdahulu, pengontrolan perilaku pelajar dilakukan dengan menerapkan pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai moral ke dalam sikap dan perilaku pelajar sehingga terbentuklah sikap dan perilaku yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku luhur tersebut tercermin ke dalam bentuk/cara interaksinya dengan Sang Pencipta, manusia, dan alam sekitarnya.

Dengan pendidikan budi pekerti tersebut, para pelajar diharapkan mampu menunjukkan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur yang tercermin ke dalam tindak tanduknya sehari-hari. Jadi, capaian sederhananya adalah dengan memiliki akhlak mulia, para generasi muda akan bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kurikulum di tanah air, pendidikan budi pekerti itu pun tidak lagi berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran. Mungkin saja pemerintah memiliki berbagai pertimbangan yang mengharuskan mereka tidak memasukkan lagi mata pelajaran budi pekerti di struktur kurikulum yang ada di setiap jenjang satuan pendidikan.

Adalah pendidikan karakter yang saat ini menjadi pengganti mata pelajaran budi pekerti sebelumnya. Akan tetapi pendidikan karakter saat ini diterapkan secara eksplisit dan inplisit di berbagai mata pelajaran dan melalui beberapa kegiatan positif yang ada di lingkungan satuan pendidikan.

Pendidikan karakter itu sendiri diartikan sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan watak, yang bertujuan untuk membentuk kualitas pribadi yang baik. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang ingin diterapkan meliputi nilai-nilai religius, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif/bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Secara kejiwaan dan sosial budaya, pembentukan nilai-nilai karakter yang disebutkan di atas hendaknya dilakukan sepanjang hayat dalam kehidupan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Kegiatan penanaman nilai-nilai ini juga harus diterapkan secara harmonis melalui olah hati, olah pikir, olah rasa/karsa, dan olah raga.

Olah hati bertujuan untuk membentuk generasi muda yang beriman, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.

Olah pikir akan menghasilkan pelajar yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif.

Olah rasa/karsa cenderung menanamkan nilai-nilai seperti ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga berbahasa Indonesia dan menggunakan produk dalam negeri, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

Olah raga akan membentuk pribadi yang bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria, dan gigih.

Tantangan dan Solusi

Penguatan pendidikan karakter harus melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara terpadu dan menyeluruh. Di tingkat satuan pendidikan dewasa ini, sekolah sepertinya lebih terfokus pada sisi akademik. Penekanan sisi akademik akan mengarah pada perolehan nilai-nilai kognitif pada kompetensi-kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Kondisi ini akhirnya membuat semua pelajar harus memikirkan bagaimana agar mendapatkan nilai tinggi. Keadaan ini akhirnya mereduksi keberadaan aplikasi nilai-nilai moral di setiap mata pelajaran. Semua pelajar sibuk menyiapkan diri agar mendapatkan nilai ulangan/ujian yang baik; melampaui batas nilai minimum yang dipersyaratkan. Celakanya, untuk mendapatkan nilai tersebut semua cara terkadang harus ditempuh sekalipun dengan cara tidak jujur.

Pada dasarnya sistem penilaian terhadap penguasaan kompetensi dasar di setiap mata pelajaran dilakukan melalui ranah penilaian berbasis acuan patokan dan acuan norma. Penilaian acuan patokan merupakan pengukuran yang didasarkan pada acuan patokan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan penilaian acuan norma lebih dititikberatkan pada proses membandingkan nilai seorang siswa dengan nilai kelompoknya.

Apabila seorang guru tidak bijaksana dalam menggunakan kedua sistem penilaian ini secara proporsional dan lebih menyukai sistem penilaian acuan patokan, maka pikiran pelajar akan terfokus pada bagaimana mencapai nilai ideal yang diinginkan guru, sekalipun dengan cara tidak terpuji. Padahal, seorang guru juga wajib menghargai kegigihan dan usaha seorang pelajar walaupun yang bersangkutan memperoleh nilai kurang baik. Solusinya, guru harus bersikap adil dalam memberikan penilaian kepada siswa agar mereka bisa mendapatkan rasa percaya diri dan punya tekad bahwa belajar itu bukan untuk mengejar nilai, melainkan untuk memiliki kompetensi dan kecakapan hidup di masanya nanti.

Sistem pengukuran keberhasilan seorang peserta didik untuk bisa dijadikan pedoman kriteria naik kelas, misalnya pada Kurikulum 2013 dengan persyaratan tidak boleh memiliki nilai akhir yang tidak tuntas pada tiga mata pelajaran atau lebih, serta tidak boleh memiliki nilai mata pelajaran jurusan yang tidak tuntas, menyebabkan orientasi para guru di satuan pendidikan ke arah sisi akademik semata agar para siswanya memperoleh nilai tinggi. Akibatnya, pola pikir anak didik selama di bangku sekolah adalah bagaimana bisa naik kelas dengan capaian nilai minimal tadi.

Pada era kurikulum sebelumnya, penekanan khusus perihal budi pekerti/karakter siswa lebih banyak ditekankan pada mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, dan Bahasa Indonesia. Konsekuensinya, pemerolehan nilai akhir di ketiga mata pelajaran tersebut yang merupakan gabungan dari nilai teori dan nilai akhlak akan menentukan nasib sang peserta didik untuk naik kelas. Di mata pelajaran agama, semua hal yang berhubungan dengan akhlakul karimah lebih difokuskan. Di mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, segala perilaku moral peserta didik lebih banyak dipraktikkan dalam pergaulan mereka dengan sesama teman di kelas, dengan tenaga kependidikan, dengan guru, dengan kepala sekolah, dan dengan masyarakat/keluarga. Di mata pelajaran bahasa Indonesia, penekanan adalah pada kecintaan dan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, guru-guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama, PMP, dan bahasa Indonesia seringkali memberikan andil lebih di sekolah dalam hal pembentukan dan pengendali karakter peserta didik. Sayangnya, kriteria seperti itu tidak berlaku lagi di kurikulum 2013. Mind-set peserta didik adalah nilai.

Selama ini juga di setiap satuan pendidikan dasar (SD) tidak kita temui guru Bimbingan Konseling. Pemerintah hanya berargumen pada satu hal bahwa guru-guru sekolah dasar masih mampu berperan sebagai guru BK. Padahal, tugas guru SD adalah sebagai guru kelas. Guru kelas mengajar semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas tersebut. Guru kelas harus serba bisa menguasai semua mata pelajaran. Guru kelas harus menilai semua peserta didik pada penguasaan kompetensi dasar di semua mata pelajaran. Efek negatifnya guru kelas tidak sempat berperan sebagai guru BK. Penulis menyarankan agar pemerintah mengubah kebijakannya agar di setiap sekolah dasar juga ditempatkan guru BK yang tugasnya juga memberikan bimbingan konseling agar nilai-nilai karakter anak didik tersebut bisa diarahkan sejak dini.

Pada Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai moral merupakan tanggung jawab keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Nah, di level satuan pendidikan sepertinya usaha penanaman ini tidaklah bermasalah karena secara langsung maupun tidak langsung seorang guru memang sudah terbiasa dan terlatih melakukan tugas ini. Tugas utama seorang guru memang berhubungan dengan hal tersebut, misalnya mendidik, mengajar, dan melatih.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita bisa mengawasi pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai moral tersebut di keluarga. Waktu anak didik lebih banyak di keluarga. Sementara itu, kondisi setiap keluarga tidaklah sama. Keadaan ini juga diperparah dengan rendahnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya menjaga akhlak anak. Ada peserta didik yang hidup di lingkungan keluarga yang serba lengkap ayah dan ibunya serta berkecukupan. Namun, di sisi lain masih saja sang anak berkelakukan kurang terpuji. Ada peserta didik yang hidup dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang beruntung walaupun kedua orang tuanya masih lengkap. Ada peserta didik yang tinggal di keluarga yang salah satu orang tuanya tidak ada lagi. Ada peserta didik yang telah ditinggalkan selamanya oleh kedua orang tuanya dan hidup dengan sanak familinya. Ada peserta didik yang bersekolah sambil bekerja. Ada peserta didik yang tinggal dengan ayah tiri dan/atau ibu tiri.

Potret kehidupan seperti yang dipaparkan di atas membuat para guru sedikit kesulitan mengawasi perilaku anak dan mengatasi permasalahannya. Para guru dihadapkan pada persoalan teknis yang bukan berada di ranah pemantauannya di sekolah. Oleh sebab itu, kegiatan temu orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah dan juga pada periode-periode tertentu tetap wajib dilaksanakan. Sekolah juga harus lebih awal mengetahui kondisi peserta didik yang hidup dengan keprihatinan.

Pemerintah juga wajib membuat buku saku tentang pola asuh positif kepada anak-anak mereka. Buku-buku tersebut hendaknya dijelaskan oleh guru-guru di setiap satuan pendidikan di awal-awal tahun pelajaran baru. Penulis yakin jika orang tua/wali murid telah memiliki buku saku tersebut dan memahami cara mendidik dan mengasuh anak mereka di sekolah maka permasalahan anak didik sedikit banyak akan bisa diminimalisir.

Permasalahan kedua adalah bagaimana pola penanaman nilai-nilai karakter di masyarakat; atau bagaimana peran masyarakat berperan dalam penanaman nilai-nilai karakter tersebut. Dinamika pola pergaulan yang rumit dan unik di masyarakat seringkali mengaburkan pola penanaman nilai-nilai tersebut. Percontohan pergaulan negatif yang dilihat, dirasakan dan dialami di masyarakat membuat peserta didik dihadapkan pada perilaku contoh yang kurang mendidik. Mereka tidak bisa berbuat banyak dan cenderung mencontoh hal-hal yang banyak mereka lihat sendiri di masyarakat.

Di kondisi seperti ini semua perangkat masyarakat yang berada di lingkungan peserta didik tinggal harus berperan aktif memberikan contoh perilaku baik. Paling tidak semua anggota masyarakat harus disadarkan akan pentingnya sebuah pengawasan terhadap gejala-gejala menyimpang yang ditunjukkan oleh anak-anak muda di wilayahnya. Mungkin alternatif lain adalah penerapan hukum adat yang berlaku di masyarakat sekitarnya sebagai alat kontrol yang membantu.

Pengetatan dan pencegahan terhadap perilaku menyimpang bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengeluakan regulasi sederhana misalnya dengan mengeluarkan peraturan daerah melalui perbup atau perwako untuk membatasi keluasaan bagi pelajar misalnya di malam hari. Ada beberapa kabupaten/kota yang telah memberikan batasan kepada peserta didik untuk tidak boleh berada di luar rumah di malam hari khususnya di atas pukul 20.00. Dan, ada juga anjuran kepada orang tua siswa untuk tidak menyalakan televisi di saat waktu magrib. Semua ini merupakan ikhtiar untuk membatasi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas/kewajiban sebagai seorang siswa.

Pada akhirnya, penuntasan masalah karakter siswa tidak akan berhasil kalau hanya difokuskan pada satu bidang pendidikan saja. Kondisi ekonomi masyarakat juga hendaknya diperhatikan. Banyak data menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang buruk memicu permasalahan lain. Sehebat-hebatnya pihak guru memberikan terapi kepada siswa yang bermasalah, jika tidak diimbangi dengan program penuntasan kemiskinan maka akar permasalahannya tetaplah tidak tuntas.

Banyak anak diberikan beasiswa siswa oleh pemerintah, namun semangat bersekolah tetap saja rendah. Banyak anak diberikan berbagai bantuan, namun perilaku yang ditunjukkan masih juga harus mendapat perhatian. Banyak anak tidak mengembangkan potensi dirinya karena mereka dihadapkan dengan kondisi buruk ekonomi keluarganya. Biaya sekolah aman, namun biaya kebutuhan sehari-hari tetap saja bermasalah. Jika kondisi ini tetap menaun, maka motivasi sang anak didik akan berkurang secara drastis. Jadi, penuntasan pendidikan karakter akan berhasil jika sektor lain juga mendapat perhatian penuh. Bahkan ajaran agama juga mengisyaratkan bahwa kemiskinan itu sangat dekat sekali dengan kekufuran.

Kesimpulannya, pengentasan masalah pendidikan karakter hendaknya dilakukan secara terpadu dengan tetap mengentaskan permasalahan lainnya. Tanggung jawab pendidikan karakter tidak boleh dibebankan pada guru-guru di sekolah semata. Masyarakat haruslah berperan aktif. Keluarga yang merupakan tempat berkumpulnya anak didik untuk waktu yang lama, haruslah menjadi tumpuan harapan pertama. Pengentasan permasalahan ekonomi keluarga haruslah menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga tetaplah menjaga asa agar tujuan pencapaian pendidikan karakter tersebut bisa tercapai. Dan, praktik pendidikan karakter itu haruslah diteruskan bukan saja di pendidikan dasar, melainkan di semua jenjang pendidikan dan tingkatan kehidupan bermasyarakat dengan model yang berbeda.*

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: