banner 728x90

Perpanjangan HGU PT SWP Masih Kini Dikoordinasikan

MANGGAR – Komisi II DPRD Beltim menyambut baik koordinasi rencana perpanjangan HGU perkebunan kelapa sawit milik PT SWP dan PT Parit Sembada di Kecamatan Kelapa Kampit.

Koordinasi yang digelar di Kementerian ATR/BPN RI, juga dihadiri Bupati Beltim Yuslih Ihza, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Camat Kelapa Kampit, Kepala Desa dan Kepala DPMPTSPP Kabupaten Beltim, Kamis (4/1) lalu.

Ketua Komisi II DPRD Beltim Oman Anggari saat dihubungi Belitong Ekspres menjelaskan koordinasi membahas banyak hal terkait perusahaan perkebunan tersebut selama menjalankan usahanya. Baik menyangkut hak maupun kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi.

Antara lain, meminta kejelasan data CSR perusahaan, perpanjangan HGU menjadi kewenangan ATR/BPN yang harus diawali syarat perizinan awal oleh Pemerintah daerah dan kebun plasma perusahaan.

“CSR misalnya, harus jelas dan terdata serta dipublikasikan dengan transparan,” ujar Oman saat dikonfirmasi, Jum’at (5/1) kemarin.

Terkait perpanjangan HGU, dipaparkan bahwa sesuai Undang-Undang Perkebunan ada lahan yang dikelola oleh masyarakat. Nantinya, pemerintah daerah akan memediasi pihak perusahaan dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

“BPN juga harus mengukur ulang lahan yang akurat karena luas lahan akan berkaitan dengan pajaknya. Jangan sampai ada kebocoran pajak, negara yang rugi dan berdampak ke masyarakat,” beber Oman.

Oman mengharapkan, setelah pengukuran ulang HGU selesai dilakukan, pihak perusahaan dapat mempertimbangkan pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

“Saya berharap kebun yang berada di areal pinggir jalan harus dibebaskan minimal 100 meter dari tepi jalan raya. Tujuannya bisa untuk perluasan pemukiman atau bisa untuk pusat ekonomi masyarakat Beltim,” jelas Oman seraya menambahkan agar tetap memerlukan persetujuan bersama.

Sementara itu, Ketua Apdesi (Asosiasi Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Beltim Mislan Kadir menyatakan pembahasan soal perpanjangan HGU PT SWP dan PT Parit Sembada masih cukup panjang.

“Masih ada koordinasi lainnya. Pak Bupati juga berencana memanggil Apdesi untuk membahas masalah (perpanjangan HGU, red) ini,” singkat Mislan.

Kabar yang diperoleh, masyarakat menginginkan 20 persen lahan didalam HGU dikembalikan. Selama ini, masyarakat belum pernah menerima pengembalian lahan sesuai amanat Undang-Undang Perkebunan. (msi)

Related Search

Tags:
author

Author: