banner 728x90

Polemik Perizinan Menguras Energi 

// Komisi I Ingin Win-Win Solution
      PANGKALPINANG – Maraknya polemik perizinan di sejumlah wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhir-akhir ini membuat Komisi I DPRD Provinsi Babel bergerak cepat. Pasalnya, wakil rakyat dihadapkan pada dua kepentingan, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan disisi lain legislatif juga perlu menjaga iklim investasi di Bumi Serumpun Sebalai.
      Anggota Komisi I DPRD Babel, Ferdiyansyah mengatakan bahwa persoalan perizinan saat ini cukup menguras energi dan pikiran semua pihak.
      Beberapa permasalahan terkait perizinan yang menjadi konsen Komisi I saat ini, beber Ferdiansyah, diantaranya polemik penolakan terhadap keberadaan HTI (Hutan Tanaman Industri) oleh masyarakat Bangka Barat, permasalahan antara masyarakat Tempilang Bangka Barat dengan PT Sawindo terkait HGU.
      Selanjutnya, baru-baru ini mengenai penolakan masyarakat dan nelayan Belinyu berkaitan operasi Kapal Isap Produksi (KIP) Blessing and Grace di wilayahnya, juga tuntutan serupa oleh nelayan Rambat Kabupaten Bangka Barat. Selain itu terdapat pula beberapa polemik terkait perizinan lainnya.
      “Semua yang terkait perizinan ini dibawah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mitra dari komisi I yang meninjau hal-hal yang berkenaan dengan perizinan,” ujarnya saat dijumpai Babel Pos, Selasa (18/7).
      Bertindak sebagai penengah, tekan Politisi Gerindra tersebut, DPRD Babel dalam hal ini Komisi I tidak ingin gegabah dalam penyelesaian polemik tersebut. Mengingat banyak kepentingan yang harus diakomodir.
      “Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan win-win solution (menguntungkan kedua belah pihak) agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Artinya masyarakat diuntungkan, begitu juga perusahaan yang bergerak juga diuntungkan karena mereka berinvestasi di Babel. Sementara masyarakat juga harus mendapatkan manfaat dari hasil investasi itu,” harap Ferdiansyah.
      Disinggung masyarakat dan nelayan di Bangka Barat yang tetap kekeh menolak operasi KIP di wilayahnya, kendati pihak perusahaan baru memilih melakukan sosialisasi ?, Ia menyampaikan persoalan itu ditangani oleh anggota komisi I dari dapil Bangka Barat.
      “Terkait polemik perizinan di Bangka Barat ini Komisi I sudah membagi tugas sesuai zona-zona. Untuk di Bangka Barat komisi I mengutus pak Bong Ming-Ming dan pak Mansah,  jadi detailnya bisa tanya kepada mereka,” terangnya.
      Terkait Amdal atau izin lingkungan yang dituding cacat prosedural, pihaknya kata Ferdiyansyah,akan melakukan evaluasi lagi.
      ” Silahkan masyarakat  jika ada izin yang bertentangan dan melanggar aturan bisa disampaikan ke dinas terkait, kepolisian atau bisa juga ke DPRD. Namun kalau sudah dilaksanakan step by step, sudah sesuai aturan kita wajib menghormati perizinan tersebut,” pintanya.
      Ditanyakan apakah perizinan bisa dicabut? Ia menegaskan bisa jika dalam mendapatkan perizinan tidak sesuai prosedural. Hanya saja, perizinan bisa diperbaiki.
      “Kalau dia melanggar bisa dicabut izinnya tapi bukan menutup perusahaan, dicabut sampai mereka memperbaikinya. Kalau sudah diperbaiki dan sesuai prosedural silahkan,” jelasnya.
      Menurut dia, terkait keinginan masyarakat agar operasi KIP dihentikan, sangat dilematis. Lantaran Kementerian ESDM mengizinkan, sementara Kementerian Kelautan Perikanan menolak.
      “Waktu kita rapat dengan kementerian terkait, selama belum ada perda zonasi kita diminta mengikuti aturan yang lama. Jadi ini sangat dilematis,” katanya.
      “Kami minta semua pihak menunggu Perda Zonasi selesai agar polemik ini bisa diatasi. Insya Allah Agustus ini sudah masuk ke DPRD agar secepatnya bisa digodok,” sambung Ferdiyansyah.
      Untuk itu, Ia mengimbau kepada masyarakat maupun pihak perusahaan agar tidak menyulut hal-hal yang kemudian bisa memantik perselisihan lebih luas diantara kedua belah pihak.
      “KamI DPRD mengimbau masyarakat menjaga kondusifitas, damai, serta jangan terpancing provokasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita negara hukum, percayakan kepada aparat penegak hukum. Jika ada permasalahan silahkan lapor ke DPRD,” pesannya. (fiz)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: