banner 728x90

Pro dan Kontra Sekolah Satu Hari Penuh

banner 468x60

Oleh: Amizan Wardi,
Guru MIN 1 Belitung Timur

Potret dunia pendidikan kita dari tahun ketahun selalu saja diwarnai dengan perubahan kebijakan. Ada saja kebijakan baru pemerintah yang menyangkut dunia pendidikan. Mulai dari perubahan kurikulum hingga perubahan sistem pembelajaran, sering dilakukan pemerintah khususnya oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

banner 300x250

Untuk perubahan kurikulum, sejak Indonesia merdeka tercatat sudah  11 kali terjadi pergantian kurikulum. Seringnya terjadi pergantian sistim pendidikan di negeri ini, sering membuat masyarakat bingung, bahkan terkadang memunculkan pernyataan yang bernada sinis, seperti, setiap ganti menteri pasti berganti pula  sistem belajar atau kurikulumnya.

Di awal tahun pelajaran 2017/2018 ini polemik dunia pendidikan kita kembali mencuat  kepermukaan, menyusul adanya rencana penerapan full day school atau lima hari sekolah oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana penerapan FDS tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang pro mengatakan, dengan FDS dapat membantu orang tua yang bekerja. Artinya, orang tua dapat fokus bekerja, sementara kegiatan anak dapat terkontrol oleh sekolah. Saat ini memang banyak sekolah menawarkan kurikulum FDS bahkan dalam bentuk sekolah berasrama (boarding school). Kegiatan siswa selama 24 jam dipantau pihak sekolah. Dan faktanya, banyak orang tua yang berminat menyekolahkan anak ke boarding school walau harus membayar mahal.

Sejalan dengan pihak yang pro, Kemendikbud menjawab kritikan terhadap rencana penerapan FDS dengan memberikan alasan dan pertimbangan. Pertama, kebijakan lima hari sekolah merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kedua, akan mengintegrasikan nilai utama yaitu religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri, dan integritas. Ketiga, siswa tidak harus belajar selama 8 jam penuh di kelas, tetapi diisi kegiatan variatif dengan proporsi pengetahuan 30% dan pembentukan karakter 70% Keempat, guru diminta mengurangi ceramah di kelas, diganti aktivitas-aktivitas yang terkait pembentukan karakter.

Pihak yang kontra berpandangan, kegiatan FDS akan menambah beban guru dan siswa. Guru bukan hanya mengurus murid-muridnya di sekolah, tapi juga memiliki suami, istri, atau anak yang harus diurus alias perlu diperhatikan. Kalau guru harus stand by di sekolah sampai sore, tentunya suami, istri, anak mereka akan protes. Selain guru, siswa juga berpotensi mengalami kebosanan atau stres karena dikurung sepanjang hari di sekolah. Apalagi jika program yang dilaksanakan sekolah kurang menarik atau kurang variatif. Waktu bermain anak juga menjadi berkurang, termasuk untuk mengisi kegiatan belajar pasca belajar di sekolah, anak juga mengaji pada sore hari di TKA/TPA/ TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Dalam konteks kemasyarakatan, FDS dinilai menjauhkan siswa dari lingkungan bermainnya atau bersosialisasi dengan tetangganya. Hal ini dapat menimbulkan siswa merasa asing dengan lingkungan tempat tinggalnya, merasa minder, tidak mau bergaul, dan tertutup terhadap tetangganya walau di sekolah anak tersebut mungkin memiliki banyak teman. Bagi sekolah yang memberlakukan sistem dua shift (belajar pagi dan siang), penerapan FDS tentunya akan menjadi kendala karena mereka mengalami keterbatasan tempat dan guru. Siswa yang jarak dari rumah ke sekolahnya jauh tentunya juga akan mengalami kendala karena dia sampai rumah pada saat maghrib.

Para pakar pendidikan yang kontra dengan kebijakan ini menilai, penerapan FDS ini bentuk kekeliruan menyikapi pendidikan dan persekolahan. Seolah-olah pendidikan identik persekolahan, padahal pendidikan maknanya jauh lebih luas. Pendidikan dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sekolah hanya salah satu unsur dalam pendidikan. Banyak bukti empirik menunjukkan, orang-orang sukses bukan hanya orang yang berprestasi seacara akademik yang baik di sekolah, tetapi yang memiliki life skill yang bagus.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tetap bersikeras menerapkan sekolah satu hari penuh, para siswa “dipaksa” berada di lingkungan sekolah dari pagi hingga sore. Bagi banyak kalangan, langkah Menteri Pendidikan ini adalah langkah mengambil kebijakan sepihak, karena ada beberapa pihak yang dirugikan selain memforsir tenaga dan pikiran siswa langkah tersebut juga bisa mematikan lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat.

Madrasah Diniyah (Madin) merupakan lembaga pendidikan yang terkena dampaknya karena madrasah ini biasanya dimulai pada jam 15.30, sedangkan Full Day School (FDS) berakhir pada jam 15.00. waktu istirahat selama 30 menit tidak akan bisa “menggugah” para siswa untuk belajar di Madin karena para siswa pasti sudah merasa kelelahan karena pikiran dan tenaganya sudah terkuras sebelumnya, akhirnya para siswa tidak bisa merasakan pendidikan agama yang diajarkan di Madin, padahal sudah terbukti, banyak tokoh nasional yang lahir karena dididik di Madin.

Madin merupakan lembaga pendidikan berbasis agama yang didirikan oleh masyarakat, gotong royong menjadi cirikhas utama pengelolaannya. Sehingga penerapan FDS juga akan mematikan nilai-nilai gotong royong itu sendiri, padahal gotong royong merupakan nilai yang harus dipertahankan.

Madin tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan di Indonesia karena dilindungi oleh Undang-Undang, yakni di Pasal 30 ayat (4) UU No 20 tahun 2003. Sebagai pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat, juga ada pelestarian nilai gotong royng dalam pengelolaanya, sebuah nilai asli Indonesia yang memang harus dipertahakan.

Mengacu pada dasar-dasar di atas maka bisa ditarik benarng merahnya, pemberlakukan FDS yang akan diterapkan oleh Menteri Pendidikan ini, selain akan merusak nilai-nilai gotong royong yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat melalui Madin, juga bisa dikategorikan sebagai kebijakan yang inskonstitusional karena tidak selaras dengan norma-norma hukum yang telah ada.

Sebagai negara hukum, tentu pemerintah Indonesia tidak boleh melangkah tanpa ada dasar hukum yang melatar belakanginya karena setiap tindakan pemerintah (bestur handeling) harus berpijakan pada hukum yang sudah ada kalau tindakannya tidak berdasarkan hukum maka bisa dinamakan telah melakukan maladministrasi.

Bertentangan dengan Undang-undang

Dalam Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah jelas dituliskan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Bunyi pasal di atas bisa dilihat dengan seksama, ada kata “dan” dalam definisi pendidikan. Hal itu menandakan, adanya satu kesatuan, proses pendidikan harus mencakup wilayah spiritual keagamaan. Anehnya, di Permendikbud No 23/2017 wilayah pendidikan agama ditempatkan pada wilayah ekstrakuler, wilayah yang tidak diwajibkan karena ekstrakulikuler merupakan kegiatan pilihan.

Sudah jelas Permendikbud tersebut menilai pendidikan keagamaan merupakan wilayah yang tidak wajib, sehingga siswa boleh memilih atau tidak. Apabila langkah tersebut terus dijalankan maka ini akan berakibat fatal karena bertentangan dengan Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003.

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (bestur handelling) tidak boleh mengandung unsur ketidakmanfaatan. Dalam melakukan memberlakukan kebijakannya ini Menteri pendidikan Kurang Mengindahkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena kebijakannya tidak mencerminkan asas kemanfaatan, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 UU No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.

Kebijakan yang tidak bermanfaat

Dalam melakukan tindakannya, pemerintah (dalam hal ini Menteri Pendidikan) harus memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan individu lainnya, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat satu dan kepentingan kelompok masyarakat lainnya.

Perlu diketahui, menurut data Kementrian Agama ada 76.566 Madin yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan peserta didik mencapai 6.000.062. Jumlah Madin dan muridnya itu bisa hilang karena adanya kebijakan FDS. Hal ini jelas akan memancing keributan di kalangan masyarakat. Sehingga bukan kemanfaatan yang didapat tetapi kekisruhan akibat kebijakan FDS.

Menteri Pendidikan merupakan pejabat tata usaha negara yang mendapatkan kewenangan delegasi oleh Presiden untuk mengelola pendidikan. Sebagai pejabat tata usaha negara dia harus cermat dalam membuat keputusan atau kebijakan karena kalau tindakannya tidak cermat akan bisa berdampak hukum terhadap dirinya sendiri.

 

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: