banner 728x90

Program Tax Amensti Kabupaten Beltim Sukses

banner 468x60

Bupati beltim saat bertemu dengan Pejabat dari KP2

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) cukup sukses. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Manggar berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 2,3 milyar.

banner 300x250

“Alhamdulillah baik sekali di Beltim, programnya sangat sukses. Dari total harta yang dilaporkan sebesar Rp 300 milyar, total pajak yang dibayar mencapai Rp 2,3 milyar,” ungkap Kepala KP2KP Manggar, Buyung Muniriyanto, seusai silaturhami dengan Bupati Beltim, Yuslih Ihza di Ruang Kerja Bupati Selasa, (29/8).

Buyung menambahkan jumlah itu berasal dari total wajib pajak 252 orang atau badan usaha. Sedangkan untuk penambahan uang tebusan tax amnesty tidak ada, mengingat programnya telah ditutup sejak 31 Maret 2017 lalu.

“Penambahan wajib pajaknya banyak dari sektor UKM. 64 persen pendapatan pajak dari PPH pasal 21 akan dikembalikan ke daerah, sedangkan untuk PBB 100 persen kita berikan ke Pemda,” jelas Buyung.

Didampingi Nuk Windrawati, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpandan, Buyung menyatakan semankin besar pajak yang diterima dari suatu daerah maka akan semankin besar pula pembiayaan pembangunan yang akan dialokasikan bagi daerah tersebut.

“80 persen pembiayaan pembangunan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Makanya jika nanti jika ada KEK bisa kita tambahkan lagi, semuanya tergantung dengan berbagai indikator,” terangnya.

Incar Pendapatan Pajak dari Dana Desa

Sementara itu, sehubungan dengan penggunakan dana desa KP2KP Manggar dan KKP Pratama Tanjungpandan juga akan mengawasi pembayaran pajaknya. Rencananya mereka akan melakukan sosialisasi dengan bendahara desa di Kabupaten Beltim, Kamis (7/9) mendatang.

“Dana desa kan dari APBN otomatis pasti pemerintah konsern. Dana desa yang sudah dicairkan harus ada pertanggungjawaban pajaknya,” kata Nuk Windrawati, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpandan.

Menurutnya selama ini masih ada bendahara desa yang belum paham dan mengerti tentang aturan teknis dan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, sosialisasi pajak untuk penggunaan dana desa agar dapat menggenjot penerimaan. “Kan kebanyakan mereka (bendara desa-red) masih baru. Kita ingin mereka benar-benar mengerti dan paham dengan aturan perpajakan,” ujar Nuk.

Nuk memperkirakan sekitar 11,5 persen dana desa yang dicaikan harus dibayarkan pajaknya. Namun ada ketentuan lain yang dapat menurunkan persentasi besaran wajib pajak yang harus dibayarkan. “Kita ingin tahu apakah mereka bertransasksi dengan perusahaan yang kena pajak atau tidak. Jika tidak maka bisa lebih kecil, sekitar 1,5 persen saja,” ungkapnya.(rel)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: