banner 728x90

Provinsi Babel Lahir dari Perjuangan & Pergerakan

banner 468x60

H Tare

 

banner 300x250

Muchtar Motong selaku Tokoh Presidium Provinsi Bangka Belitung (Babel) era tahun 1999-2000 mengucapkan Dirgahayu Provinsi (Babel) yang ke 17. Ia mengungkapkan, lahirnya Provinsi Babel ini bukan semata-mata hadiah yang datang begitu saja, tetapi ada pergerakan dan perjuangan dari tokoh-tokoh masyarakat di Bangka dan Belitung.
Ia menceritakan, di usia yang sudah mencapai ke 17 tahun ini, artinya Provinsi Babel sudah menginjak remaja dan menuju ke usia dewasa. Namun, menurutnya sampai hari ini masyarakat belum optimis akan masa depan secara keseluruhan.
Ia melanjutkan, mulai dari pemerintahan awal sejak dipimpin Achmand Hudarni Rani, Eko Maulana Ali, Rustam Efendi belum bisa mengajak mindset masyarakat untuk berubah secara total, dari pertambangan ke sektor perkebunan, perikanan kelautan, jasa, perdagangan dan industri.
“Jadi kalau Gubernur masih berfikir mindset masyarakatnya tetap diiringi kepada pertambangan saya pikir kita jangan pernah bangga dengan lahirnya seorang Gubernur,” ujar pria yang akrap disapa Tare kepada Belitong Ekspres Selasa (21/11) kemarin.
Menurut Politisi Senior ini, tambang timah baik dan tambang pasir sudah rahmatan lil alamin. Artinya, tidak dibutuhkan pemimpin yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), karena dia pun bisa memainkan itu.
“Sedangkan kita membutuhkan pemimpin yang memiliki SDM sebagai manusia yang baik, seorang visioner. Sehingga, bisa melahirkan sumber daya buatan dari SDM yang ada di masyarakat, dan itu diberdayakan, sehingga masyarakat menjadi berdaya berkelanjutan,” kata Tare.
Tokoh masyarakat dari Belitung ini melanjutkan, secara keseluruhan di usia yang ke17 tahun ini, wajar-wajar saja kalau pembangunan itu ada. Dan yang paling menonjol pada infrastruktur jalan baik di Bangka maupun Belitung secara keseluruhan.
“Bukan hanya di Belitung tetapi di Bangka pembangunan infrastruktur jalan sudah membaik walaupun masih ada kekurangan,” katanya.
Oleh sebab itu, pengembangan wilayah yang berkaitan dengan infrastruktur pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan itu masih jauh untuk ditingkatkan. Padahal, masalah pendidikan dan kesehatan merupakan permasalahan yang mendasar. Karena, itu menyangkut masalah kebijakan pokok. Tetapi faktanya masih membutuh proses waktu dalam konteks kesehatan dan pendidikan.
Lebih jauh Tare mengatakan, begitu juga permasalahan Pemerintah dalam mengelola sumber daya laut seperti perikanan yang belum serius di berdayakan secara optimal. Padahal kata Provinsi Babel adalah kepulauan besar yang di kelilingi laut dengan potensi hasil perikanan yang begitu luar biasa. Tetapi, pemerintah secara profesional belum sampai untuk menggiring masyarakatnya untuk hidup secara makmur melalui sumber daya ke lautan itu sendiri. Karena, Pemerintah masih tidak mau capek mengajak rakyatnya makmur.
“Untuk di Belitung sendiri saya pikir pembangunan insfrastruktur baik jalan dan jembatan sudah baik. Apakah itu melalui dana APBN atau APBD I. Cuma dari sektor peningkatan baik itu perkebunan, pertanian dan perikanan kelautan saya pikir belum begitu menonjol walaupun masih ada beberapa kekurangan,” katanya.
Tare menjelaskan, apalagi Belitung sekarang sudah menjadi 10 Destinasi wisata Prioritas Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus bisa memediasikan Pemkab Belitung untuk bagaimana, supaya dana APBN baik itu melalui Kementerian PU-PR maupun Kementerian Pariwisata bisa di kucurkan ke daerah.
“Kalau itu bisa berarti Gubernurnya hebat tetapi kalau Gubernurnya tidak bisa berarti hanya retorika dan sampai hari ini menurut saya masih retorika,” imbuhnya.
Dirinya berpesan kepada Gubernur, di usia provinsi yang ke 17 ini agar para aparaturnya sadar serta menghormati roh kesetaraan. Kemudian dirinya, juga berharap agar kita harus serius mensejahterakan masyarakat Babel.
“Saya berharap di hari HUT Provinsi Babel yang ke 17 ini agar dapat memperkecil proses birokrasi dengan mengoptimal kantor UPTD provinsi yang ada di Kabupaten. Baik di Belitung Induk maupun Belitung Timur, terutama dalam perizinan surat-menyurat kapal di atas 10 ton. Padahal dulu yang kita hindari saat masih bersama Palembang dimana kita melihat birokrasi terlalu panjang pada waktu itu. Kenapa sekarang kita munculkan lagi birokrasi seperti itu apa lagi berkaitan dengan UU 23 salah-salah raja-raja kecil di provinsi nanti, laparnya sampai ke kabupaten,” pungkasnya. (rez)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: