banner 728x90

Provinsi Didesak Dirikan UPTD

banner 468x60

MANGGAR – Pelimpahan kewenangan pengurusan perizinan usaha pertambangan membuat sejumlah perusahaan penambangan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) kesulitan menjalankan usaha. Sementara, Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) di Kabupaten telah menyerahkan seluruh urusan perizinan kepada Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, ketua LSM Fakta Kabupaten Beltim, Ade Kelana menyatakan perlu adanya kantor UPTD Provinsi sebagai perpanjangan tangan di daerah. Ia menyayangkan lambatnya pembentukan UPTD yang berdampak macetnya investasi.

banner 300x250

“Untuk itu, saya mendesak Pemerintah Provinsi segera mendirikan UPTD di daerah agar pengurusan IUP tidak lagi terkendala,” ungkap Ade, Selasa (5/5) kemarin.

Diakuinya, pemerintah dinilai belum menyiapkan organisasi baru pasca pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Padahal, pelimpahan kewenangan praktis langsung berlaku setelah Undang-Undang disahkan.

Di sisi lain, solusi sementara harus segera diambil Pemerintah Provinsi agar proses perizinan tidak panjang sehingga menghambat investasi.

“Tujuan utamanya adalah memperpendek waktu urusan perizinan, terutama di Belitung yang memakan waktu lama jika diurus di Provinsi. Berbeda dengan Kabupaten lain yang ada di pulau Bangka, jarak tempuhnya cukup dekat,” jelas Ade.

Ia menambahkan, UPTD yang dibentuk harus didirikan di Kabupaten Beltim. Sebab, pemegang IUP kebanyakan di wilayah Beltim.

“Plus memastikan pemegang IUP memiliki kantor di Beltim. Kalau pengurusan perizinan masih di Provinsi, tentu menjadi alasan bagi mereka untuk berkantor di sana. Padahal semua tahu, kebanyakan dari pemegang IUP melakukan investasinya di Beltim,” tandasnya. (feb)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: