banner 728x90

Puluhan Warga Aik Seruk ‘Serbu’ DPRD

banner 468x60

*Pertanyakan Keabsahan Status Tersangka Kades

tengah-auadiensi-di-dprd

Suasana audiensi di ruang rapat DPRD Belitung.

TANJUNGPANDAN-Puluhan warga Desa Aik Seruk, Kecamatan Sijuk beserta Aparatur Desa, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Belitung, Senin (28/11) siang kemarin. Mereka datang untuk beraudiensi terkait permasalahan yang sedang dialami Desa dengan perusahaan tambangan pasir. Sebab, ada hal yang dirasakan telah merugikan masyarakat sekitar.

banner 300x250

Selain itu, mereka juga menanyakan keabsahan dugaan tindak korupsi pungutan retribusi/pengelolaan tambangan pasir, di Desa Aik Seruk oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpandan yang dilaporkan pihak perusahaan. Dimana dalam hal ini, Kepala Desa (Kades) ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal Pemerintah Desa (Pemdes) sudah sangat transparan menyikapi masalah dihadapan warga, berikut bukti-bukti. Bahkan, inspektorat telah melakukan audit dan hasilnya tidak ada temuan mencurigakan pada waktu itu dan seiring berjalan waktu tidak masalah.

“Kami sudah menyurati pak Bupati untuk melakukan pertemuan, tapi sampai hari ini tidak ada. Padahal kami ingin beliau hadir supaya rapat ini betul-betul menemukan hasil. Sebab, terkait operasi tersebut ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Sebelum kasus ini dinyatakan selesai, kami ingin operasi tambang pasir tersebut dihentikan, sebab mereka telah mengambil kekayaan alam desa kami,” ungkap Kades Aik Seruk, Sukardi, di hadapan Komisi I DPRD Belitung.

Selain itu, Sukardi meminta DPRD meninjau kembali izin operasi tambang pasir yang diterbitkan Bupati. Sebab, telah keresahan di tengah masyarakat desa. Apa lagi melihat kondisi Pemdes saat sekarang sudah sangat tertekan. Bila dibiarkan khawatir, kedepannya tidak ada lagi yang ingin bekerja di Aparatur Desa.

“Kami di desa ini sudah cukup mengerti akan hukum. Isi pidato Bapak Presiden Ri di hadapan Kapolri Kejaksaan televisi itu, yang berhubungnan dengan administrasi itu tidak bisa dipidanakan. Harus bisa membedakan mana yang administrasi dan mana yang mencuri. Bahkan yang sudah ditemukan BPK pun ditentukan waktunya selama 60 hari dalam undang-undang,” ungkapnya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belitung sejak beberapa bulan belakangan, dan telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi-saksi.

“Ini terkait pungutan. Kami nilai itu bukan retribusi, tapi sumbangan dari perusahaan untuk pembangunan masjid di Desa kami, mereka akan membayar sebesar Rp 10 ribu per kubik, dan itu telah melalui perjanjian dan berkomitmen, serta kesepakatan awal waktu itu,” jelas Sukardi.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Belitung Firuzah berjanji akan membantu Pemdes Aik Seruk menyelesaikan masalah ini. Dalam waktu dekat, akan segera ditanyakan terkait masalah ini bersama Bupati Belitung dan pihak Kejaksaan.

Bahkan pria yang akrab disapa pak guru itu manyatakan siap turun kejalan bersama masyarakat, untuk menuntut keadilan.

“Kita akan segera menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan menanyakan peristiwa yang sebenarnya demi keadilan. Apa bila betul yang disampaikan saudara Kades, sebagai wakil rakyat saya melepas seragam yang saya gunakan sekarang untuk turun ke jalan melakukan aksi bersama. Sebab, kita dulu bagian dari orang-orang pergerakan,” pungkasnya. (mg2)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: