banner 728x90

Puluhan Warga Babar Datangi DPRD Babel

 

//Perusahaan Perkebunan Diminta Akomodir 3 Poin Penting

PANGKALPINANG – Puluhan masyarakat Bangka Barat, kembali menyambangi Gedung DPRD Bangka Belitung, Senin (23/4/2018) kemarin. Kali ini, warga bersama Dinas terkait, serta beberapa pihak perusahaan perkebunan hadir di ruang Banmus meminta tiga poin untuk diakomodir. Diterima oleh beberapa anggota DPRD Bangka Barat, serta Komisi I dan Komisi II DPRD Babel beberapa poin yang diminta ini akan segera disepakati pihak perusahaan.

Demikian dijelaskan anggota DPRD Babel Adet Mastur kepada Babel Pos, kemarin. Menurutnya, masyarakat selama ini tidak mengetahui perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Bangka Barat. Dengan itu membuat resah camat, kades dan perangkat desa lain. Poin kedua, katanya masyarakat mendambakan plasma sampai sekarang belum diberikan pihak perusahaan.

“Dua permasalahan ini disampaikan masyarakat ke DPRD. Juga masalah CSR tidak pernah diberikan, bantuan itu ada tapi dijual oleh pihak perusahaan seperti pasar murah,” jelasnya.

“Tiga masalah itu yang kita carikan solusinya. Tinggal menunggu dinas Perkebunan Bangka Barat dan perusahaan di Bangka Barat seperti apa menyepakatinya dengan masyarakat,” tukasnya.

Sementara, pihak Dinas Perkebunan Bangka Barat mengakui sesuai apa yang disampaikan oleh Adet Mastur. Selama ini pihaknya belum tahu banyak, beberapa perusahaan menanyakan soal plasma, tentunya mereka sebagai dinas teknis sebatas izin, sementara HGU ranah BPN.

“Dinas hanya masalah izin lokasi, usaha perkebunan dan pelaksanaan kemitraan plasma. Izin lokasi sudah ada, izin usaha perkebunan sudah ada sebelum Bangka Barat ada. Plasma sistem pola kemitraan, sesuai Kementan diwajibkan bagi perusahaan yang berada di sekitar warga. Baru tiga perusahaan melakukan pola plasma inti. Harusnya bisa diterapkan semua perusahaan,” tukasnya.

Lebih jauh, mengenai hal ini, Aksan Visyawan menjelaskan akan mengevaluasi beberapa Perusahaan di Bangka Barat. Mereka yang dihadirkan di DPRD Babel yakni, PT THEP, PT GSBL, PT BPL, PT Wasindo Kencana, PT Swarna Nusa Sentosa, PT Maskapai Perkebunan Leidong West, namun PT Sawindo tidak hadir.

“Tiga poin yang menjadi evaluasi kita, yakni HGU, Plasma dan CSR. Kalau HGU tidak ada yang diperpanjang. Clear untuk HGU, plasma baru tiga yang melaksanakan, PT THEP, PT Sawindo, dan PT GSBL,” katanya.

“Untuk CSR kita tekankan tidak ada yang memberikan sembako murah. Itu bukan CSR, seperti pasar murah,”imbuhnya.

Lebih jauh, sesuai Undang-Undang, pihaknya meminta plasma pada tahun depan sudah terealisasi oleh beberapa perusahaan perkebunan lain.

“Untuk di Bangka Barat ada empat perusahaan yang belum, PT BPL, PT Wasindo Kencana, PT Swarna Nusa Sentosa, PT Maskapai Perkebunan Leidong West. Tidak ada lagi tawar menawar tahun depan itu wajib, harus sanggup untuk plasmanya,” tandas Aksan. (tob)

Related Search

Tags:
author

Author: