banner 728x90

Raperda Tentang Perangkat Daerah, Semua Fraksi DPRD Beltim Setuju, Tapi…

banner 468x60

Penandatanganan persetujuan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim), di ruang sidang DPRD Beltim, Selasa(14/11) kemarin.

 

banner 300x250

MANGGAR – Semua fraksi di DPRD Beltim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim).
Meski demikian, beberapa fraksi menilai masih ada yang perlu disikapi dalam Raperda yang disampaikan saat Rapat Paripurna XX (Dua Puluh) Masa Persidangan Ill Tahun Sidang 2017, di ruang sidang DPRD Beltim, Selasa(14/11) kemarin.
Adapun saran, masukan, koreksi dan rekomendasi terhadap Raperda Perubahan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Beltim, disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Beltim dalam sidang paripurna tersebut.
Seperti disampaikan Marwan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ia menyampaikan peraturan Undang-undang No 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2017, tentang pedoman Nomenklatur perangkar Daerah Provinsi dan Kabupaten.
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keberhasilan Penanggulangan Bencana adalah saat tidak terjadinya bencanan serta terwujudnya BPBD yang profesional untuk menjadikan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana,” ungkap Marwan.
Menurutnya organisasi yang dibentuk ataupun dirubah haruslah diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (Public service), pemberdayaan masyarakat (Public empowering), dan pengembagan ekonomi (Economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Perubahan nomenklatur badan daerah harus pula dibarengi dengan uraian tugas pokok dan fungsi OPD secara jelas dan detail. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pejabat dalam jabatan structural dan fungsional yang ada memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih tupoksi,” ujarnya.
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan perimbangan kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Dan atas Rancangan Peraturan Daerah ini, ada beberapa catatan F-PKS, yakni Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk nomenklatur bldang perindustrian dimunculkan dalam nomenkltur OPD agar dapat bersinergi dan berdampak positif bagi masyarakat.
Fraksi PKS berharap dengan penggabungan BPBD dengan Damkar diharapkan fungsinya bisa lebih optimal, alur birokrasinya lebih eflsen, dan tugas-tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Sehingga memberikan manfaat yang lebih luas serta mendalam bagi masyarakat.
“Kami menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Beltim untuk tidak membuka atau menerima Tenaga Kerja PTT Iagi dikarenakan divisit anggaran dan besamya jumlah Tenaga kerja PIT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Beltim saat ini mencapai 1.768 orang. Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk ataupun yang dlubah haruslah diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan public yang semakin baik, positif dan responsif dalam hal pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat Beltim. Serta mengandung prinsip eflsiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah dan sumber daya yang dimiliki,” tuturnya.
Dari Fraksi PBB yang dibacakan Koko Haryanto menilai, bahwa ada Perubahan Nomenklatur bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi. “Fraksi kami berpendapat yang terpenting Tugas Pokok dan Fungsi dari Perangkat daerah yang telah tertuang dalam Perda nantinya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Beltim, yang memiliki Aparatur Sipil Negara yang berkualitas,” ucap Koko.
Berkaitan dengan Pembentukan Badan baru tersebut, lanjut Koko terdapat pada Pasal 2A yaitu pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Fraksi PBB berpendapat bahwa seharusnya terbentuk ketika sudah dilakukan review atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tidak salah kalau di coba menata system saja pada tahun ini, dan untuk tahun 2018 review dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah mengingat situasional pada tahun 2017 Beltim mengalami bencana banjir, sehingga system dapat berjalan secara baik. Kalaupun harus dipaksakan dengan menggodok melalui KUA PPAS tahun 2018.
“Pembentukan BPBD di Kabupaten Beltim dilakukan selain memenuhi amanah UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja BPBD, juga tentunya pertimbangan dari peristiwa Bencana banjir yang terjadi pada bulan juli 2017 yang lalu, ada beberapa titik wilayah diKabupaten Beltim mengalami kerusakan skala berat seperti dibidang Infrastuktur, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian, dan Bidang Peternakan, Bidang kesehatan,sosial dan Ekonomi,” sebut Koko.
Sementara itu mewakili Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Beltim, Burhanudin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas disetujui pembentukan Raperda tersebut. Menurut Aan sapaan akrab Burhanudin pembahasan anatar Pemerintah Daerah bersama para Anggota Dewan telah saling bertukar argumentasi, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Namun itu tetap dengan semangat demokrasi yang bertanggung jawab, bekerja keras untuk mencapai hasil maksimal. (feb)

 

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: