banner 728x90

Reses DPRD Kembalikan Anggota Dewan ke Dapil

MANGGAR – Anggota DPRD Beltim telah menyelesaikan rangkaian kegiatan reses masa persidangan I tahun 2018. Reses dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 28 Februari lalu dengan tujuan daerah pemilihan (asal) masing-masing anggota legislatif.

Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun yang berasal dari Dapil II (Kelapa Kampit-Damar) menuturkan bahwa kegiatan reses sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Tata Tertib DPRD Beltim. Sesuai PP dan Tatib DPRD, reses dilaksanakan sebanyak 3 kali menyesuaikan dengan masa persidangan.

“Yaitu pada setiap masa sidang. Masa sidang satu pada bulan Januari sampai April, kedua bulan Mei sampai Agustus dan bulan September hingga Desember,” ujar Tom kepada Belitong Ekspres, Senin (5/3) kemarin.

Politisi PDIP itu menerangkan, kegiatan reses merupakan kegiatan rutin legislatif. Namun, DPRD Beltim baru melaksanakan sejak tahun 2017 lalu dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalag reses memerlukan biaya besar.

“Biaya waktu itu (sebelum tahun 2017, red) tidak proporsional dan pelaporannya sangat ribet sehingga daripada ada hal yang tidak diinginkan ya udah jangan reses dulu. Tapi untuk ketemu konstituen di Dapil, kami melakukan dengan cara kami, tidak melalui reses,” kata Tom.

Namun tahun 2018, sesuai kesepakatan Bamus dan persetujuan pimpinan DPRD Beltim melalui Surat Keputusan maka reses dapat terlaksa dengan baik. Meski menggunakan pola minimalis yakni 3 hari, reses cukup efektif menyerap aspirasi masyarakat dari Dapil masing-masing. Reses bisa dilaksanakan secara berkelompok atau secara perorangan.

“Dalam reses, kami mengundang Camat, Kades, Kadus, seluruh RT. Selain itu juga mengundang seluruh Ketua LPM Desa, Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat. Pada keeempatan itu, kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan DPRD sesuai tupoksi, apa yang sudah dilaksanakan di internal DPRD, mengenai pembangunan, mengenai sosial dan segala macam,” bebernya.

Hasil yang disampaikan masyarakat kemudian dicatat dan direkap untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Setelah itu, tindaklanjutnya akan disampaikan ke Pemda. Dulu, hasil reses disebut dengan aspirasi masyarakat namun perubahan nomenklatur menjadi pokok pokok pikiran DPRD.

“Pokir ini merupakan salah satu pintu masuk untuk menyusun RAPBD tahun 2019 maupun RAPBD Perubahan 2018. Diserahkan kepada Pemda untuk ditindaklanjuti, seperti tahun lalu. Kami sebagai pejabat politik yang mendapat amanah di dapil masing-masing, ini merupakan perjuangan aspirasi masyarakat dan tidak boleh main-main,” ulasnya. (msi/adv)

Related Search

Tags:
author

Author: