banner 728x90

Rp 31 M Dipangkas  untuk Gaji 13 & 14

banner 468x60
PANGKALPINANG – Instruksi Presiden Jowo Widodo soal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 13 dan 14 juga membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) berpikir ekstra agar bisa merealisasikannya. Salah satu caranya yaitu memangkas anggaran kegiatan di setiap Organsisi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk gaji 13 dan 14 kan sudah kita anggarkan. Alokasi 13, dibayar Juli, kalau untuk THR (TPP 14) dibayar minggu pertama Juni. Karena ada TPP, Bulan Mei kemarin kita sudah dapat angka, tinggal dikali 2. Persoalannya sekarang kan belum dianggarkan. Dengan surat perintah dari Jokowi dan Mendagri, maka akan alokasikan itu,” ujar Sekda Babel Yan Megawandi saat dikonfirmasi wartawan usai memimpin rapat internal terkait pembahasan pemangkasan anggaran tersebut, kemarin (5/6).
Angka TPP 13 dan 14 yang mesti dibayarkan diperkirakan mencapai Rp 31 M. Namun, Sekda belum bisa menyatakan final angka tersebut karena ada beberapa TPP khusus lainnya yang bisa mengakibatkan angka menjadi lebih besar, seperti misalnya tunjangan guru atau dokter di daerah terpencil. Belum lagi, ada poin yang menyebutkan bahwa pembayaran TPP 13 dan 14 ini disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Kita lagi berusaha melaksanakan amanat Perintah Presiden dan edaran Mendagri. Selama ini komponen yang dianggarkan sudah ada, cuma kita tidak tahu bahwa ternyata ini bukan cuma gaji pokok. Kita akan ikuti perhitungan Bulan Mei kalau mampu,” kata Yan.
Dalam pemangkasan anggaran ini, Yan menegaskan kepada setiap OPD agar tidak menyentuh anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Belanja yang dikurangi yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, misal bantuan bibit, bantuan masyarakat, hindari efisiensi di situ. Untuk anggaran lain, kita juga pertimbangkan keterkaitan dengan target kerja yang disepakati dengan DPRD,” terang Yan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappppeda) Babel, Fery Insani mengungkapkan bahwa pihaknya berencana memangkas anggaran Rp 900 juta. Pemangkasan tersebut ada pada belanja interior dan konsultan.
“Kegiatan ini masih bisa kita tunda. Dengan pemangkasan ini, kita tidak akan mengurangi kerja kita dan tetap optimal,” tegas Fery.
Dia juga sepakat bahwa pemangkasan yang dibuat tidak boleh pada anggaran yang bersentuhan langsung dengan publik. “Semua OPD akan sampaikan kegiatan apa saja yang mereka tunda. Kalau kita di interior dan konsultan, seperti konsultan irigasi, masih bisa ditunda. Beberapa OPD diharapkan begitu. Apapun keputusannya harus konfirmasi ke dewan (DPRD),” pungkas Fery. (aka)

banner 300x250

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: