banner 728x90

Rudi Mengaku Kaget dengan Isi Berita

*Isyak: Serahkan Pada Penilaian Rakyat

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD juga merasa perlu melakukan klarifikasi dan tanggapan, menyusul kiritikan tajam dari dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bangka Belitung. Berdasarkan data yang dihimpun Belitong Ekspres Senin (4/5) lalu, enam anggota DPRD yang meminta agar segera dibuat klarifikasi ke media atas statemen LAKI tersebut yakni, Ketua DPRD Taufik Rizani, Rudi Hartono, Saryadi, Marwan PF, Wahyu Affandi dan Syamsir.
Anggota DPRD Belitung dari Partai Demokrat Rudi Hartono mengatakan, Bimtek dilakukan bukanlah main-main atau sembarangan. Namun, itu perintah dari Kementerian Dalam Negeri, yang sudah barang tentu ada aturannya.
“Setelah kita anggota DPRD dilantik harus melakukan orientasi dulu yakni, pendalaman tugas. Baik itu dalam bentuk bimtek maupun diklat. Tujuannya, untuk menambah ilmu sesuai dengan tupoksi anggota DPRD sendiri,” ucap Rudi dengan nada serius.
Rudi juga sempat memperlihatkan kepada Belitong Ekspres tentang bukti surat edaran dari Kemendagri bernomor 160/3559/SJ tertanggal 9 Juli 2013 tentang petunjuk teknis orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Rudi mengakui, jika dirinya sempat kaget gara-gara membaca berita di Belitong Ekspres. Rudi meminta kepada sejumlah anggota dewan yang tidak ikut berangkat Bimtek bisa menghargai hak masing-masing anggota DPRD.
” Kita juga butuh ilmu, butuh pengetahuan. Memang sebenarnya sejak tanggal 18 Maret 2015 kemarin, kita sudah ada agenda Bimtek. Namun, karena ada dua raperda (raperda Tibum dan raperda BUP) yang harus di selesaikan dulu sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” tutupnya.
Anggota DPRD lainnya, Wahyu Affandi mengatakan, kegiatan Bimtek DPRD ini merupakan pelaksanaan kegiatan DPRD yang sudah dua kali mengalami penundaan. Akibat padatnya kegiatan DPRD yaitu berdasarkan rapat Banmus dua dan empat. “Oleh sebab itulah materi yang disampaikan dalam Bimtek ini adalah tentang LKPJ Bupati dan LPJ Bupati serta tindak lanjut hasil dari audit BPK,” ungkapnya.
Wahyu mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut dilakukan juga berdasarkan aturan Permendagri Nomor 34 dan 57. “Jadi, tidak serta merta melalui proses dan memakan waktu lebih dari 21 hari kerja,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie saat dimintai tanggapan oleh wartawan harian ini Selasa (5/5) kemarin mengatakan, bimbingan teknis memang diatur dalam aturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaanya menggunakan uang negara dalam APBD. “Dan APBD itu uang hasil bayar pajak dari masyarakat. Jadi, tentu pertanggungjawabannya memang sepantasnya kepada masyarakat,” kata Isyak.
Ketua DPD Partai NasDem Belitung ini menyatakan, tidak keberatan jika kawan kawan DPRD melakukan bimtek. Sebab,itu hak setiap anggota DPRD. “Saya menghormati pilihan kawan kawan, termasuk saya juga yang tidak mengikuti bimtek itu juga hak saya,” paparnya.
Isyak menyatakan, sangat setuju atas apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Belitung dengan saudara Wahyu Affandi. Dengan harapan agar bisa dipahami bersama. “Kalau saya lebih mengembalikan kepada penilaian masyarakat luas saja, pada rakyat. Jika ada orang ingin berhemat demi kepentingan mereka,’’ ungkap Isyak dengan nada serius.
Jadi, lanjut Isyak, alangkah bijaksananya jika kita saling menghargai pilihan masing- masing terhadap hak-hak sebagai anggota DPRD dan mengembalikan kepada penilaian masyarakat,” tandasnya.(mg2)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: