banner 728x90

Salah Penempatan Pegawai Masih Sering Terjadi

Kepala-Bidang-Mutasi-dan-Promosi-Aparatur,-Badan-Kepegawaian-Pendidikan-dan-Pelatihan-Daerah-(BKPPD)-Kabupaten-Belitung-Timur-(Beltim),-Mudiarsono

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Mudiarsono.

MANGGAR – Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan fungsional tertentu (JFT) harus sesuai dengan tupoksi dan kompentesinya. Jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah dalam melakukan penempatan, maka tata kelola kepegawaian akan kacau dan berimbas kepada karier pegawai.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Mudiarsono mengungkapkan hingga saat ini di Pemkab Beltim masih ada Kepala OPD yang menempatkan JFT tidak pada tempatnya.  “Masih ada. Misalnya saja ada yang JFT-nya Pranata Komputer tapi disuruh jadi bendara, atau di bidang lain yang bukan tupoksinya,” ungkap Mudiarsono kepada Diskominfo Beltim di ruang kerjanya, Kamis (8/6).

Yayan, panggilan akrab Mudiarsono menekankan penempatan pegawai dalam suatu jabatan di setiap OPD adalah kewenangan Kepala OPD. BKPPD hanya memberikan dan mengarahkan tupoksi dan kompetensi pegawai.           “Bukan kewenangan kita. Itu murni hak serta kebutuhan kepala OPD dan tidak akan menyalahi aturan,” jelas Yayan.

Namun bagi Mantan Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur BKD itu penempatan JFT yang salah akan berimbas ke karier pegawai. Pegawai tersebut kesulitan dalam memenuhi angka kreditnya.

“Mentok pangkatnya. Seharusnya di tiap OPD ada ruang khusus JFT, dimana mereka nanti akan bisa mencari tupoksi seusai angka kreditnya,” sarannya.

Yayan mengakui masalah penempatan pegawai masih menjadi PR bersama baik OPD maupun BKPPD. Saat ini, BKPPD sedang melakukan penataan kepegawaian terkait penempatan pegawai seusia jabatan dan komptensi.

“Muaranya di penempatan pegawai yang tidak pada tempatnya. Kita ingin tata kembali sesuai dengan jabatan dan kompetensi saat awal pengangkatan,” kata Yayan.

Menurutnya proses inpassing yang sedang digulirkan dari pemerintah pusat akan membawa titik terang bagi penataan kepegawaian. Dari 58 orang JFT yang bisa mengikuti inpassing, mayoritas akan dikembalikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“6 orang sudah diangkat, 20 sedang menunggu SK, lainnya sedang dalam proses. Proses Inpassing masih punya waktu hingga 2018,” ujarnya.

Yayan mengakui tidak semua JFT dapat diangkat dalam inpassing. Ia menyebutkan setidaknya ada 6 pegawai yang akan dikembalikan ke jabatan fungsioanal umum.

“Kendalanya jabatan-jatan ini sebelumnya ada di Kementerian lama yang sudah dipindahkan ke Kementerian baru. Contohnya Pamong Budaya, dulunya di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan namun sekarang pindah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu nanti kita kembalikan jadi fungsional umum,” jelasnya. (@2!/diskominfobeltim)

Related Search

Tags:
author

Author: