banner 728x90

Sikapi Keluhan Masyarakat Membalong & Sijuk Soal HTI (k)

Foto bersama usai pertemuan di DPRD Babel.

Dewan Minta Gubernur
Hentikan Izin PT APS

PANGKALPINANG – Masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT Agro Pratama Sejahtera (PT APS ) di Kecamatan Membalong dan Sijuk.

Penolakan itu disampaikan masyarakat Belitung saat menyambangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/11).

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya didampingi oleh Anggota DPRD Dapil Belitung, di antaranya Abullah Ma’aruf, Sudirman Norman, serta Eka Budiarta. Sementara dari perwakilan masyarakat dipimpin langsung oleh Camat Sijuk Abdul Hadi dan Camat Membalong Salman Alfarizi.

Camat Sijuk, Abdul Hadi menuturkan, ada aspirasi yang berkembang di masyarakat desa untuk menolak pembabatan hutan dengan dalih HTI. Terlebih, diketahui PT. APS sudah melakukan kegiatan penebangan hutan sejak tahun 2011 lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda penanaman kembali.

“Berdasarkan pernyataan sikap seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BDD) di Kecamatan Membalong dan Sijuk, kami masyarakat Membalong dan Sijuk sepakat menolak HTI oleh PT Agro Pratama Sejahtera pada lokasi kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk dan Membalong seluas 20.000 Hektar,” tegasnya.

Mereka meminta kepada manajemen perusahaan PT. APS untuk menghentikan segala bentuk aktifitas pembabatan hutan serta meminta kepada Pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Serta memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu. Mengingat sejak ditebitkan izin tahun 2011 tidak melakukan kegiatan nyata di lapangan hingga kini.

“Oleh karena itu kami mendesak segera mencabut izin PT. APS karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang diamanahkan dalam izin yang diberikan,” ujarnya.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya setelah mendengar keluhan dari masyarakat berkesimpulan DPRD Babel segera akan mengirim surat kepada Gubernur Babel untuk menghentikan izin operasional HTI PT. APS.

“Masyarakat tidak perlu ragu dengan DPRD Babel. Kami semua sepakat menolak HTI di Bangka Belitung dan berkomitmen hutan rakyat dikembalikan kepada rakyat,” katanya.

Legislator juga berjanji akan membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan informasi, data dan kajian sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna menyelesaikan permasalahan perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Bangka Belitung.

“Kami akan mengusulkan di Rapat Banmus untuk membentuk Pansus terkait penolakan HTI ini dan saya bersama kawan DPRD Babel akan meninjau langsung ke Belitung lokasi HTI dimaksud. Kami imbau mereka selalu jaga kekompakan dan jangan mau diadu domba serta diintervensi oleh pihak manapun,” pungkasnya. (Fiz)

Related Search

author

Author: