banner 728x90

Simpul Babel Sebut Aktivitas Tukik, Talud & Breakwater di Tongaci? Tanpa Izin Lengkap

banner 468x60

*Pertanyakan Amdal Talud, Izin Penangkaran Penyu
*Tongaci Bantah Tudingan Ujang dan Akan Lakukan Langkah Hukum

F-Penangkaran-Tukik-di-Pantai-Tongaci

Penangkaran Tukik di Pantai Tongaci

SUNGAILIAT – Aktivitas kawasan wisata Pantai Tongaci Sungailiat dikritisi Yayasan Simpul Babel karena diduga pembangunan talud, breakwater dan penangkaran penyu tak mengantongi izin lengkap. Hal yang belakangan disangkal oleh manajemen Tongaci ini kemudian berujung pernyataan Pemda Bangka ingin meninjau kembali izin kawasan wisata Tongaci.

banner 300x250

Persoalan mencuat ketika Ketua Yayasan Simpul Babel Ujang Suprianto melayangkan surat ke berbagai instansi terkait, termasuk instansi yudikatif serta ke awak ?media. Ujang menyebutkan, pembangunan breakwater atau talud serta penangkaran penyu di kawasan pariwisata Pantai Tongaci Sungailiat oleh Sian Sugito selaku pengelola pantai tersebut tidak dilengkapi  dokumen perizinan yang lengkap.

Pihaknya mengaku berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, kawasan pantai Tongaci merupakan kawasan pariwisata. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengembangkan kepariwisataan seperti talud dan penangkaran penyu yang terdapat kekurangan kelengkapan dokumen dan perizinan.? Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan di lokasi yang dimaksud, pihak pengelola ia nilai seharusnya melengkapi dokumen serta perizinan.  “Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 itu diatur bahwa, izin kegiatan pembangunan breakwater atau talud ini izinnya harus dokumen Amdal, bukan UKL, UPL,” sebut Ujang kepada wartawan akhir pekan lalu.

Lebih lanjut ia jelaskan, walau? sudah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup terkait pembangunan talud yang mana perizinannya menggunakan dokumen Amdal, pihak pengelola tetap menggunakan dokumen lama berupa UKL UPL.  “Oke la ketika beberapa tahun yang lalu pengelola ini membangun Tongaci ini masih dalam tahap UKL UPL, tetapi ketika sudah meningkat dan ada penangkaran penyu yang diatur dalam UU nomor 5 tahun 1990 tentang pemanfaatan satwa liar, harusnya kegiatan ini ditingkatkan menjadi Amdal, bukan UKL UPL,” tandasnya.

Mantan Ketua KNPI Kabupaten Bangka ini pun menilai pemerintah daerah ini melalui dinas terkait telah lalai dalam melakukan pengawasan dan mengontrol pengembangan pariwisata yang ada di daerah ini.  “Kenapa ini tidak diingatkan, dan ini sudah bertahun tahun. Masa dokumennya masih UKL UPL saja,” tukasnya.

Ia pun mengkritisi masalah penangkaran tukik di pantai Tongaci yang diduga syarat kekurangan dokumen dan perizinan oleh pihak pengelola.  Menurutnya, penangkaran tukik itu sendiri sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2, yakni, penangkaran adalah salah satu upaya memperbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan atau satwa liar. Dalam penangkaran penyu, setiap penangkar penyu wajib dan harus sertifikasi dan memiliki tenaga ahli.

“Selain itu daftar bibitnya ini dari mana, kemudian ada masa tenggang waktunya, dia dilepaskan kemana, kuota pengambilannya dimana. Nah ini harus jelas,” tegasnya.

Ia menyatakan, kegiatan penangkaran penyu di pantai Tongaci pun  tidak dilengkapi dokumen serta perizinan yang lengkap dari Balai Koservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). BKSDA di Babel hanya bersifat perwakilan saja. Ia menyayangkan belum adanya keterwakilan BKSDA. Di sisi lain ia harap? pemerintah daerah melakukan tindakan tegas. Sebab apabila dibiarkan, Ujang mensinyalir pihak pengelola menjadi pariwisata tersebut menjadikan penangkaran penyu Tukik Babel sebagai topeng demi kepentingan pribadinya.  “Jangan menjadi topeng. Ngomong pariwisata dan ada tukik babel di sini, kalau tukiknya mati, siapa yang bertanggung jawab.? Kita sudah buat surat dan kita kasih waktu 1 minggu, tapi kalau tidak ada tanggapan juga, kita akan surati menteri dan kita juga sudah ber WA dengan kawan-kawan di Kementerian lingkungan hidup untuk menyampaikan data-data terkait hal ini,” pungkasnya.

Sementara itu Manajemen Tongaci melalui David menjawab satu persatu apa yang dikritisi pemerhati masalah sosial, lingkungan dari Ujang Suprianto selaku Ketua Yayasan Simpul Babel. David kepada wartawan di Pantai Tongaci menjelaskan, konservasi penyu diberi nama Tukik Babel aktif sejak 28 Mei 2009 didirikan oleh Sian Sugito.

Tujuan Tukik Babel untuk menyelamatkan jenis reptil laut Penyu yang terancam punah tersebut. ?3 tahapan penting standar pekerjaan di lokasi penangkaran, yakni penetasan, pemeliharan pembesaran dan penetasan. Proses pertama dilakukan dengan pencarian telur di sepanjang Pantai Bangka, bersaing dengan telur yang diambil binatang pemangsa seperti biawak, manusia, burung elang dan lainnya.

Telur kemudian ditanam di ruang inkubasi Tongaci ?dengan masa tanam 55 hari kalender. Setelah menetas lalu dipelihara dengan kegiatan seperti pembersihan lumut pada tubuh, pemberian pakan, mengatasi jamur hingga sakit. Termasuk pemberian vaksinasi dan antibody. Pihaknya memiliki standar yang termuat dalam company profile Tukik Babel, menyangkut kantor, cara penangkaran, penetasan, pembesaran hingga pelepasan. Ada juga program edukasi kepada pelajar dan mahasiswa termasuk dinas dan kampus perguruan tinggi luar Babel.

“Artinya jelas, kita di sini berdiri jelas, selanjutnya yang dipertanyakan mereka bagaimana izinnya, kita punya perjanjian langsung dengan pemerintah, dibawah naungan BKSDA. Jadi kita bener-bener resmi,” kata David.

Sejak berdiri tahun 2009 lalu diperpanjang lagi pada 2014 selama 5 tahun tiap periode. Ia juga mengaku telah membuat perizinan dari aparatur terendah dalam hal ini lurah-camat-hingga pusat. Sejak berdiri didatangkan 2 orang dari lokasi penangkaran penyu Alas Purwo Jawa Timur. Setelah bekerja dan memberikan pelajaran, pekerjaan tenaga ahli dilanjutkan oleh pihak Tongaci.

Tudingan lain dari Simpul Babel? soal penyu sakit ia menyatakan banyak faktor menyebabkan penyu sakit. Antara lain air keruh, banyak bakteri di lingkungan, daya tahan tubuh hingga sisa makanan tak terbuang baik. Pengaruh lain ialah lokasi kurang memadai baik dari segi kualitas air dan lumpur yang kurang baik.  “Saya menemukan bukti begini, ada yang mati saya konsultasikan ke ahlinya dibelah. Ciri pertama adalah ususnya mengembung, jika ususnya mengembung itu tanda ada bakteri di dalamnya. Itu ciri-cirinya, jadi faktor bukan hanya dari kami, tapi dari sekitar,” tandasnya.

Soal tudingan penangkaran untuk penyu hanya kedok untuk memuluskan bisnis ia menyatakan, sebelum Tongaci dibuka sudah ada penangkaran penyu. Pihaknya mengaku bekerja sesuai prosedur tanpa terekspos yang kemudian ada masukan dari pemerintah agar ada program edukasi. Hingga akhirnya Tongaci dibuka ke masyarakat umum.  “Artinya apa, buka dong untuk umum agar pelajaran yang tidak didapat di bangku sekolah didapatkan di sini. Bahkan dari instansi sekelas kelautan dan perikanan pun mereka belajar di sini. Akhirnya dasar itu lah tahun 2015 kita buka,” sebutnya.

Dalam hal ini pihaknya menyangkal tudingan dari Simpul Babel terkait izin karena telah ada MoU dengan pemerintah. Termasuk soal isu penyiksaan terhadap penyu pun dibantah. Selama ini David mengaku telah melakukan pelepasan penyu ke alam liar ketika masuk usia 5 tahun sejak penetasan.

Dalam hal ini pun, pihaknya mengajak seluruh komponen duduk bareng atas masalah penangkaran penyu. Yang mana lokasi perairan seperti di Tongaci cukup tercemar dan berupa lumur akibat limbah penambangan laut peran pemda, dan masyarakat lainnya dibutuhkan untuk pelestarian penyu.

Terkait persoalan talud dan breakwater yang disebutkan tanpa izin Amdal, pihaknya tidak bisa berkomentar. Alasannya hal itu akan disampaikan langsung oleh owner Pantai Tongaci, Sian Sugito. Namun Ratno Budi selaku Direktur Eksekutif Walhi Babel yang diminta menelaah proses pembangunan talud menyatakan, ia telah konfirmasi ke BLHD Babel.  “Terkait talud sebenarnya Pak Sian Sugito yang dapat menjelaskan. Tapi kita sudah konfirmasi ?Ke BLHD provinsi, talud ini tidak wajib Amdal. Dan dari pihak Pak Sihan dia bilang tanah yang dipasang batu talud sudah sertifikasi semua, jadi sudah hak pribadi, termasuk bisnis properti rumah dan cottage,” sebut pria disapa Uday.

Dalam hal ini ia menyatakan Simpul Babel tidak paham apa saja unit usaha yang harus dilengkapi Amdal dan usaha yang hanya dilengkapi UKL UPL. Dari penelitian izin yang ditelaah, pihaknya melihat sudah dilengkapi pengelola Tongaci. Seperti izin lingkungan tahun 2015 dari BLHD serta UKL UPL.  “Tudingan dari Ujang ini bahaya, karena dari bahasa Pak Sian dia meminta klarifikasi Ujang, lalu apa motivasi ia meminta dokumen,” tandasnya.

Dari penjelasan Sian Sugito pun didapat informasi bahwa Pantai Tongaci adalah nama tempat wisata dengan unit usaha D Locomotif sedangkan penangkaran Tukik Babel langsung dibawah BKSDA. Sehingga soal izin usaha yang dituding tidak punya Amdal. D Locomotif tidak wajib Amdal karena hanya berupa perpustakaan, restoran dan museum.

“Jadi bukan Amdal, kalau pertambangan itu wajib Amdal, karena punya dampak besar bagi lingkungan. Kalau ini cukup UKL UPL,” imbuh Uday.

Terkait keberadaan Hotel Puri Ansel pihaknya pun menyerahkan ke Sian Sugito untuk melakukan klarifikasi?. Persoalan Batavia dan Puri Ansel berbeda dengan Tongaci yang lebih dipahami Sian Sugito. Namun atas tudingan Simpul Babel, pihak Tongaci akan menempuh jalur hukum.  “Pihak Tongaci akan menempuh jalur hukum, karena tudingan itu tidak berdasar. Yang jelas apa yang dilontarkan, atau disampaikan lewat media massa itu memiliki konsekuensi hukum. Jadi pak Sian secara pribadi maupun mewakili usaha ?yang ia kelola akan mempersiapkan menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Langkah hukum dilakukan dengan maksud untuk membuat efek jera kepada kelompok yang memberi tudingan tanpa dasar jelas. Dalam hal ini Uday pun menyatakan, Walhi Babel diminta mengklarifikasi tudingan Simpul Babel setelah sebelumnya diminta melakukan penelaan dokumen kegiatan Pantai Tongaci.

Ditambahkannya, pihak Tongaci pun mempertanyakan kapasitas Ujang di Simpul Babel yang organisasinya tidak terdaftar saat dicek di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka. Dalam hal ini pihaknya menilai Ujang terlalu jauh menuding Pantai Tongaci dengan berbagai tuduhan yang telah disampaikan lewat awak media. (trh)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: