banner 728x90

Soal Pembubaran Ormas, Kesbangpol Belum Terima Salinan Perppu

banner 468x60
ilustrasi-FOTO-MIFTAHULHAYAT-dok-JAWA-POS

Ilustrasi Ormas. FOTO : MIFTAHULHAYAT/dok.JAWA POS

MANGGAR – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) belum menerima salinan apapun terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) yang kabarnya telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.

banner 300x250

Kepala Kesbangpol Beltim Yusmawandi menyatakan biasanya salinan Perppu akan disampaikan kepada Pemerintah daerah melalui Kesbangpol selaku OPD yang menangani urusan tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada surat masuk yang berkaitan dengan Perppu Pembubaran Ormas.

“Belum ada sejauh ini (surat diterima). Biasanya ada edaran untuk mempedomani itu yakni Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas),” ungkap Yusmawandi kepada Belitong Ekspres di Kantor Kesbangpol, Rabu (12/7) kemarin.

Ia memastikan, sebagai OPD yang mengurus Ormas, Kesbangpol akan secepatnya menyampaikan kepada stakeholder terkait jika Perppu telah diterima. “Kalau ada, kita akan sampaikan tembusan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Forkominda yang lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Kesbangpol akan melakukan sosialisasi Perppu bila diperlukan. Itupun jika anggaran sosialisasi masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018.

“Bisa juga akan diadakan sosialisasi. Kalau memang tahun ini muncul, maka biasanya tahun depan akan muncul kegiatan sosialisasinya,” terang Yusmawandi.

Ia menambahkan, selama ini Ormas yang berada di Kabupaten Beltim selalu diwajibkan meregistrasi ulang setiap tahun. Sehingga keberadaan Ormas tetap terpantau dalam menjalankan aktifitas dan kegiatan lainnya.

Dikutip dari media cetak nasional, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Perppu Pembubaran Ormas pada hari Senin lalu (10/7). Rencananya, Perppu akan dibacakan oleh Menkopolhukam Wiranto.

Diketahui, Perppu Pembubaran Ormas ini muncul sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat anti-Pancasila. Salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah sempat mempertimbangkan jalan pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Namun, jalur itu dinilai terlalu panjang dan berliku. (mg1)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: