banner 728x90

Soal Perpanjangan IUP PT KBU, Tare Anggap Melanggar UU

Muchtar Motong

TANJUNGPANDAN – Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kaolin Belitung Utama (KBU) di Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, kembali menuai sorotan. Jika sebelumnya Komisi 1 DPRD Belitung, kini dari tokoh masyarakat Negeri Laskar Pelangi.

Tokoh masyarakat Negeri Laskar Pelangi Muchtar Motong, menilai Bupati Belitung keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU), dalammemberikan rekomendasi perpanjangan izin IUP PT KBU.

“Melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) berarti juga melanggar Undang-Undang (UU). Karena Perda merupakan turunan dari UU,” kata pria yang akrap disapa Tare kepada awak media, Rabu (8/8) kemarin.

Menurut Tare sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014, di dalam RTRW tersebut sudah jelas dituangkan bahwa Kecamatan Tanjungpandan bebas dari aktifitas pertambangan.

“Dalam RTRW Kecamatan Tanjungpandan sudah jelas, bebas dari aktifitas pertambangan. Kemudian dilakukan perpanjangan izin perusahaan tersebut pada tahun 2016 lalu. Tentunya ini sudah bertentangan dengan UU,” tegasnya.

Tare menjelaskan, Pemerintahan Provinsi Babel mengeluarkan izin pertambangan karena ada surat rekomendasi dari Pemerintahan Kabupaten. “Jika tidak ada rekomendasi dari kabupaten, maka Pemerintahan Provinsi tidak bisa mengeluarkan izin,” katanya.

Tare menambahkan, izin IUP PT KBU bisa saja dibatalkan. Sebab, sudah jelas izin dan prosesnya sudah menyalahi aturan dan melanggar perundang-undangan. Bahkan Tare menilai hal itu bisa saja mengarah kepada gratifikasi.

Oleh sebab itu, fraksi di DPRD Belitung bisa mengeluarkan hak interplasi mereka terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap UU dan Perda tentang RTRW tersebut.

“Kalau memang ternayata melanggar UU, berdasarkan hasil tim di DPRD maka izin perusahaan bisa dibatalkan. Kalaupun pihak perusahaan merasa tidak puas, perusahaan bisa menggugat pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sementara itu Tokoh Pemuda Belitung Jasman mengatakan, dalam hal ini DPRD Belitung harus mengambil sikap untuk memanggil pihak terkait termasuk juga Bupati. Pemanggilan berkenaan dengan perpanjangan izin perusahaan yang sudah jelas dalam RTRW bahwa Tanjungpandan bebas dari tambang.

Selain itu kata Wakil Ketua Perwabel ini, DPRD Belitung juga harus mengambil sikap untuk mempertanyakan status izin PT perusahaan yang akan membangun perumahan di atas lokasi PT KBU tersebut.

“Kalaupun IUP tersebut masih berjalan dengan status IUP pertambangan. Kemudian, akan dibangun perumahan di atas izin tersebut, tentunya hal itu juga menjadi sebuah pertanyaan besar di masyarakat,” katanya. (rez)

Related Search

Tags:
author

Author: