banner 728x90

Soal Zona Tambang Laut, Bupati Sarankan LSM Koordinasi

banner 468x60

//Yuslih Tak Merasa Punya Kepentingan
//Budi Ngotot Zona Tambang Harus Ada

MANGGAR – Bupati Beltim Yuslih Ihza menyarankan agar LSM berkoordinasi dengan DKP Beltim dan pihak Provinsi guna menyandingkan zona tambang ke dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut dikatakan Yuslih seusai rapat bersama sejumlah LSM Beltim yang mempertanyakan hilangnya usulan zona tambang laut saat konsultasi publik di tingkat Provinsi beberapa waktu lalu.

“Itu (zona tambang laut, red) nanti mereka yang koodinasi. Mau tidak mau, mereka harus berkoordinasi ke DKP dan Provinsi,” ujar Yuslih saat diwawancarai wartawan, Rabu (10/1) kemarin.
Yuslih menegaskan sebagai Kepala Daerah, dirinya tidak punya kepentingan apapun terhadap tambang laut. Beroperasi atau tidak, sebagai Kepala Daerah hanya bersikap mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat.

banner 300x250

“Saya terus terang punya kepentingan. Kalau tidak ada tambang, saya memang tidak nambang. Kalau ada izin tambang, saya tidak akan nambang juga. Saya Kepala Daerah, saya (bertindak, red) adalah keinginan masyarakat. Kalau mau nambang, tambanglah. Kalau tidak ya tidak. Untuk apa, tidak ada (kepentingan),” tegasnya.

Yuslih sepertinya juga menunggu rekomendasi Pansus KIP yang dibentuk DPRD Beltim. Ia menghendaki agar semua pihak dapat terakomodir sebelum Perda RZWP3K disahkan Pemerintah Provinsi Babel.

“Silahkan mereka (LSM) koordinasikan dengan pak Sarjon (Kepala DKP Beltim) dan Provinsi. Yang pada akhirnya kelak urusan Pansus. Bagaimana merekalah,” cetusnya.

Sementara itu, Budi salah seorang perwakilan LSM yang mengikuti rapat bersama Bupati menegaskan zona tambang tetap masuk dalam Perda RZWP3K Provinsi Bangka Belitung. Keberadaan zonasi tambang laut di Beltim tidak boleh dihapuskan begitu saja.

“Intinya tetap, kalau masalah zona tambang tetap harus ada. Untuk Beltim tidak boleh dihapuskan. Karena banyak indikasi yang akan timbul, dampak-dampak negatif yang timbul,” ujar Budi.

Pertama, masyarakat Beltim bukan hanya terdiri dari nelayan dan pariwisata saja tetapi ada masyarakat penambang yang akan merasakan dampak jika zona tambang laut dihapuskan.
Kedua, dengan pencabutan zona tambang laut, tambang darat juga akan terganggu. IUP-IUP yang ada akan menarik diri karena dari segi deposit tidak mencukupi.

“Ini akan berpengaruh langsung pada ekonomi masyarakat penambang. Kita khawatir gejolak penambang ini kedepannya karena sebenarnya pro kontra di tingkat bawah sudah muncul hanya kita coba redam. Nah Jangan sampai ada konfrontasi antara penambang nelayan dan pariwisata,” terang Budi.

Budi menegaskan, Kabupaten Beltim punya hak menentukan nasib sendiri. Serta sebuah keharusan karena Pemerintah Beltim punya pemerintahan sendiri. Beltim harus bersikap atas keinginan seluruh kepentingan masyarakat.

“Kalau kita masih bisa diintervensi pemerintah lain atau daerah lain, ya untuk apa kita punya pemerintahan sendiri. Artinya Bupati mempunyai sikap tegas untuk menentukan sikap bahwa Beltim bisa maju tanpa pariwisata atau lainnya. Atau bisa berdampingan dengan lintas sektor ekonomi, tambang pariwisata, perikanan kelautan yang saling sinkron,” bebernya.
“Yang dibutuhkan Bupati saat ini adalah solusi. Solusi untuk mencapai kesinkronisasian tadi, antara nelayan, pelaku pariwisata dan pertambangan,” ulasnya. (msi)

 

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: