banner 728x90

Swakelola Dana Desa Bertujuan Kurangi Kemiskinan

MANGGAR – Pengelolaan Dana Desa prinsipnya harus swakelola. Kucuran dana Desa oleh Pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat setempat/Desa sebagai penyedia maupun pekerja.

Bicara dana Desa prinsipnya swakelola, sekalipun LKPP sebagai lembaga yang menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah, pusat dan daerah prinsipnya swakelola. Artinya tujuan kita, Dana Desa kan untuk mengurangi kemiskinan juga memberdayakan masyarakat setempat untuk bekerja,” ungkap Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ida Laksmiwati, baru-baru ini.

Mengkedapankan prinsip swakelola maka kalau ada sumber daya yang disekitar Desa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti batu, pasir dan kayu. Amanah Kementerian Desa menghendaki maksimal swakelola mencapai 70 dan minimal 30 persen.

“Kita memakai sumber daya yang ada. Pekerja pun dibayar secara harian atau mingguan. Artinya tidak sama jika dikerjakan oleh kontraktor dan besarannya pun mengikuti harga pasaran di Desa, sebenarnya seperti itu,” jelas Ida.

Ia tidak menampik ada Desa yang belum memahami sepenuhnya prinsip swakelola. Karenanya, Pemerintah daerah terus berupaya agar aparatur Desa memahami dan mengerti pengelolaan Dana Desa yang sesuai peraturan.

“Pemahaman tentang swakelola, kita juga tidak henti-hentinya memberikan pemahaman baik peraturannya, tata kerja prinsip swakelola dan memang setiap tahun kita melakukan pembinaan dan didik. Kita juga tidak secara formal datang ke Desa, memangggil TPK, tim Kesra bagaimana mengerjakan administrasinya,” terang Ida.

Menurutnya, memang ada beberapa item pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat di Desa. Pekerjaan tersebut biasanya berkaitan dengan pekerjaan teknis yang membutuhkan tenaga ahli, semisal penghitungan RAB.

“Kalaupun ada pekerjaan teknis yang kita membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga, ya kita proses karena memang ada aturan yang berlaku. Misalnya sampai dengan 50 persen cukup untuk memanggil satu penyedia jasa. Kemudian 100 sampai 200 membandingkan dua penyedia jasa. Disinilah fungai TPK untuk menetapkan siapa yang menjadi penyedia jasa, itu pun untuk pekerjaan teknis tertentu,” jelas Ida.

“Misalnya sewa alat berat atau pemasangan konstruksi yang tidak bisa dikerjakan masyarakat setempat. Itu yang kita namakan kerjasama dengan pihak lain yang secara teknis khusus tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Mempertegas pernyataannya, Ida berharap agar pekerjaan sederhana dan mampu dikerjakan masyarakat harus dimaksimalkan dahulu. Termasuk kemudahan penyusunan administrasi yang tidak serumit proyek di pemerintah.

“Dalam laporan mereka mengajukan pencairan dana, cukup bukti nota pembelian saja. Misalnya pembelian batu sekian kubik, pasir lalu dikumpulkan dan ajukan pencairan pembayaran. Presiden sudah sampaikan bahwa jangan mempersulit Desa dengan administrasi yang sangat ribet. Cukup sederhana,” ulasnya.(msi)

Related Search

Tags:
author

Author: