banner 728x90

Tak Lapor LHKPN, Pejabat Beltim Terancam Sanksi

Sekda Beltim Ikhwan Fahrozi.

Sekda Beltim Ikhwan Fahrozi.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai menerapkan sanksi bagi para pejabat esselon, pejabat pembuat komitmen serta bendahara yang lalai dalam melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sanksi administrasi tersebut berupa penundaan pemberian tunjangan penambahan pendapatan atau TPP selama minimal satu bulan.

Data laporan LHKPN tahun 2018 yang harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI paling 31 Maret 2019 lalu. Jika biasanya menggunakan manual atau kertas, tahun 2019 ini sudah menggunakan aplikasi online.

Sekretaris Daerah (Sekda) Beltim, Ikhwan Fahrozi menegaskan sanksi yang diberikan merupakan amanat dari KPK RI. Tujuannya untuk mengingatkan dan mendisiplinkan pejabat agar menjalankan tanggungjawabnya.

“Kita perlu sosialisasi dan intervensi mengenai LHKPN ini. Banyak dari mereka yang belum melaporkan karena merasa belum wajib mengisi LHKPN,” tegas Ikhwan, Senin (8/4).

Ikhwan menyebut di Kabupaten Beltim setidaknya ada 488 orang pejabat yang diwajibkan melaporkan LHKPN. Dari jumlah tersebut, 94 orang diantaranya kedapatan belum mengisi LHKPN. “Data itu hasil rekapitulasi per 1 April 2019 kemarin. Target kita 100 persen, yang sudah mengisi sekitar 81 persen,” kata Ikhwan.

Meski begitu, Ikhwan pencapaian 81 persen sudah cukup baik. Mengingat Kabupaten Beltim merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung yang paling banyak mewajibkan pejabatnya mengisi LHKPN.

“Jumlah kita paling banyak karena bukan hanya pejabat esselon II dan III saja yang wajib mengisi LHKPN. Namun juga esselon IV, PPK serta bendahara pendapatan dan pengeluaran,” jelas Ikhwan.

Data dari administrator LHKPN di Inspektorat Kabupaten Beltim hingga 8 April 2019, sudah 455 pejabat yang selesai mengisi LHKPN. Terdapat perbedaan jumlah dengan data rekaputulasi mengingat beberapa pejabat ada yang sudah pensiun dan tidak memiliki jabatan sebagai bendahara.

“Kalau data terakhir itu yang wajib LHKPN 480 orang. 455 orang itu jumlah tambahan setelah tanggal 31 Maret sampai dengan hari ini,” terang Administrator LHKPN Inspektorat, Leni.

Sementara itu, Al salah seorang pejabat yang akan terkena sanksi mengatakan siap menerima hukuman yang akan diberikan. Diakuinya ia lalai untuk mengisi LHKPN.

“Awalnya saat bulan Januari sampai Februari masih santai. Terus pas Maret kemarin saya diklat PIM. Pas mau ngisi diujung-ujung bulan Maret sudah penuh servernya,” ungkap Al. (rel)

Related Search

Tags:
author

Author: