banner 728x90

Terima WDP Tahun 2016, Bentuk Kerjasama Stakeholder Beltim

banner 468x60

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK RI atas LHP tahun 2016. LHP yang diterima masing-masing atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Perolehan ini disyukuri Pemkab Beltim sebagai bentuk kerjasama seluruh pihak.

Opini WDP dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Beltim tahun anggaran 2016 antara lain Pengelolaan Dana BOS, Penyertaan modal pada PDAM dan Aset tetap tanah belum menyajikan seluruh nilai tanah dibawah jalan, irigasi dan jaringan.

banner 300x250

Bupati Beltim Yuslih Ihza dalam penyampaian rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 menjelaskan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 menjadi dasar dalam penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.

“Secara resmi sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Beltim tanggal 24 Juli 2017 dengan surat Bupati Beltim,” ujar Yuslih, seusai rapat paripurna, Senin (31/7) kemarin.

Bupati juga melaporkan bahwa realisasi pendapatan tahun anggaran 2016 mencapai Rp. 754.649.989.634,95. Perolehan pendapatan didapat dari PAD, Pendapatan Dana Perimbangan dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Belanja dan transfer yang dianggarkan secara keseluruhan umumnya masih dibawah anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi sebesar Rp. 832.040.979.351,83. Antara lain dialokasikan untuk realisasi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan realisasi transfer.

Sedangkan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2016 mencapai Rp. 120.476.377.554,28 atau 99,71 persen. Penerimaan pembiayaan dari silpa sebesar Rp. 117.129.535.901,28 dan pengembalian pinjaman UMKM dan petani sebesar Rp. 3.346.841.653,00.

Yuslih menjelaskan, apa saja yang telah dicapai selama tahun anggaran 2016 merupakan hasil kerja bersama. Baik eksekutif, legislatif hingga partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat baik langsung maupun tidak.

“Segala sesuatu yang telah dicapai sampai dengan saat ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemda dan DPRD serta didukung penuh segenap unsur Forkopimda,” kata Yuslih.

Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yakni tujuan demokrasi yang menempatkan pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal. Secara agregat menyumbang terhadap pendidikan politik nasional guna mewujudkan masyarakat madaniah atau civil society.

Sekaligus tujuan kesejahteraan yang mengisyaratkan agar pemerintahan daerah terus mengupayakan tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis dengan berbasis partisipasi dan keswadayaan masyarakat. (msi)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: