banner 728x90

Tim Saber Pungli Lidik IUP PT KBU

Eks Gudang PT KBU di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, yang pada Kamis (9/8) kemarin nampak sepi.

//Terkait Rekomendasi Perpanjangan Izin
//Bupati Tak Pernah Berikan Rekomendasi

TANJUNGPANDAN – Tim Saber Pungutan liar (Pungli) Kabupaten Belitung, bakal melakukan penyelidikan (lidik) terhadap keluarnya rekomendasi perpanjangan IUP PT KBU di Desa Perawas Tanjungpandan.

Penyelidikan untuk menindaklanjuti keluarnya perpanjangan IUP yang menjadi soroton Komisi 1 DPRD Belitung dan Tokoh Masyarakat Negeri Laskar Pelangi. Pemberian rekomendasi tersebut dinilai keliru dan melanggar aturan.

Pasalnya, dalam Perda tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Belitung, Kecamatan Tanjungpandan bebas dari aktivitas pertambangan. Jika perpanjangan IUP bertentangan dengan RTRW, berarti juga melanggar Undang-Undang (UU).

Oleh karena itu, Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Belitung Kompol Susanto akan mendalami persoalan pemberian rekomendasi perpanjangan IUP, apakah ada unsur gratifikasi atau tidak.

Menurut pria yang menjabat Wakapolres Belitung ini, jika ada temuan instansi terlibat memuluskan perjanjangan perizinan tanpa sesuai prosedur, itu jelas sudah termasuk kategori pungli.

“Kita akan dalami terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan perintahkan penyidik Satreskrim Polres Belitung untuk melakukan penyelidikan,” ujar Kompol Susanto, kepada Belitong Ekspres, Kamis (9/8) kemarin.

Sementara waktu Kompol Sutanto belum bisa berkomentar banyak mengenai permasalahan tersebut.

Namun, jika ada indikasi pungli terhadap perpanjangan perizinan IUP, dirinya bakal melakukan tindakan tegas. “Kami tidak main-main dalam hal ini. Jika memang ada indikasi pungli, maka kita akan lakukan penindakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Tokoh masyarakat Belitung H Muchtar Mutong (H Tare) mengatakan, dirinya sangat mendukung tindakan dari Tim Saber Pungli, untuk melakukan penyelidikan terhadap perpanjangan IUP PT KBU.

Menurutnya, orang pertama yang harus diperiksa adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung, Asisten Bidang Pemerintahan yang berkaitan dengan Pertanahan dan Bappeda Kabupaten Belitung.

Sebab, pada saat masalah izin itu habis pada tahun 2015, terbitlah perizinan baru. Padalah, waktu itu Bupati Kabupaten Belitung Sahani Saleh, menyatakan tidak boleh diperpanjang lantaran kawasan tersebut masuk dalam tata ruang.

“Tapi kok tiba-tiba bisa mengeluarkan izin. Maka dari itu, saya menyarankan agar mereka diperiksa terlebih dahulu,” kata pria yang akrab disapa H Tare ini.

H Sahani Saleh S,Sos Bupati Belitung

//Bupati Tak Pernah Berikan Rekomendasi

Sementara itu, Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) menyatakan, dirinya merasa tidak pernah memberikan rekomendasi perpanjangan izin IUP PT KBU di Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan.

Kata Sanem untuk Kecamatan Tanjungpandan sesuai Perda tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2014, memang sudah tidak ada lagi aktivitas penambangan.

“Kita sudah fokuskan tahun 2020 totalitas tidak ada lagi pertambangan. Kemarin masih ada IUP yang masih aktif sekarang tidak ada lagi perpanjangan,” tegasnya kepada Belitung Ekspres, Kamis (9/8) kemarin.

Sanem menjelaskan, awalnya Pemerintah Daerah ingin menjadikan kawasan tersebut untuk area terpadu termasuk Sport Center. Namun, ternyata di kawasan ini terjadi polemik tumpang tindih lahan. Padahal saat itu IUP perusahaan masih aktif.

“Pada waktu itu, belum habis masa IUP perusahaan sudah ada yang membuat surat menyurat dan jual beli tanah di lahan tersebut. Bahkan satu kawasan bisa lima SKT,” tukas Sanem. (kin/rez)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: