banner 728x90

Tujuh Sertifikat Terbit Di Atas Tanah Fasum

Suasana pertemuan yang difasilitasi Komisi 1 DPRD Belitung, Selasa (2/10) kemarin.

*Puluhan Warga Sampaikan Aspirasi ke DPRD

TANJUNGPANDAN – Puluhan warga Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan mendatangi Kantor DPRD Belitung Selasa (2/10) kemarin. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait terbitnya sertifikat baru di atas tanah milik fasilitas umum (fasum) desa setempat.

Komisi 1 DPRD Belitung Syamsudin menilai, persoalan tanah tersebut terdapat unsur kelalaian dari oknum masyarakat dan pemerintah yang tidak tertip administrasi. Kemudian, ada pihak-pihak tertantu yang memanfaatkan keberadaan lahan tersebut.

Syamsudin menjelaskan, lahan tersebut awalnya milik masyarakat. Kemudian pada waktu itu ada program konsolidasi dari Provinsi Sumatra Selatan. Karenaya, lahan itu dihibahkan untuk dijadikan fasilitas umum oleh seorang warga pada tahun 1996.

“Nah setelah barulah muncul 7 sertifkat baru di atas lahan fasum tersebut pada tahun 2014 lalu,” jelas politisi PAN itu usai memimpin pertemuan dan mendengar semua aspirasi warga, kepada Belitong Ekspres.

Kata Syamsudin, informasi dari warga persoalan tersebut kini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar lahan ini segera dikembalikan sebagai mana fungsinya. “Sebab lahan itu bukan untuk dimiliki perorangan tetapi milik masyarakat umum,” pungkasnya.

Sementara itu Asisten I Setda Belitung Mirang Uganda menegaskan, akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai unsur untuk menindaklanjuti permasalahan itu. Termasuk juga dari masyarakat desa setempat, sehingga masalah ini dapat segera diselesaikan.

“Kita akan bentuk tim sesuai arahan dari hasil pertemuan ini hari ini. Bisa saja ada unsur pidananya dalam persoalan ini. Oleh sebab itu kita akan coba dulu penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan,” kata Mirang, yang ikut dalam rapat di DPRD Belitung.

Salah seorang warga Air Ketekok Basar Ismail menceritakan, untuk lahan fasum tersebut luasnya kurang lebih setengah Hektar. Tanah dari almarhum orangtuanya itu dihibahkan untuk kepentingan fasilitas umum di tahun 1996.

“Karena waktu itu adanya program konsolidasi dari Provinsi Sumatra Selatan, jadi kami hibahkan untuk fasilitas umum. Tapi herannya, pada tahun 2014 muncul 7 sertifikat baru di atas lahan fasum tersebut,” ujar Basar.

Ia menambahkan, kemudian pada tahun 2015 dirinya sudah melaporan kepada pihak kepolisian atas persoalan yang terjadi. Bahkan Bupati Belitung pada waktu itu datang untuk melihat lokasi yang menjadi persolan tersebut. “kami harapkan laham fasum tersebut di kembalikan sesuai peruntukannya untuk kepentingan umum,” pintanya. (*/rez)

Related Search

Tags:
author

Author: