banner 728x90

Wagub Serahkan  Daba Rp 100 Juta

banner 468x60
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyerahkan bantuan dana (daba) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 100 juta untuk desa setiap Kabupaten se-Babel. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur (Wagub) Babel, Abdul Fatah pada kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemprov Babel, kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan Mandiri Percontohan, di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur, di Pangkalpinang, Senin kemarin (4/6).
Angka bantuan yang diberikan ini pun meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 25 juta dan tahun 2016 Rp 38 juta. Dimana, kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta berasal dari unsur kecamatan dan desa tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya dari BPKP, Kejaksaan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu, turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Babel, Yuliswan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Babel Haris.
“Kita minta aparatur pemerintah desa untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan penyelenggaraan
pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya ketidaktahuan serta penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa, yang mengakibatkan kerugian negara,” pinta Wagub.
Lanjut Wagub, korupsi terjadi bukan hanya karena penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara, tapi juga oleh minimnya pemahaman terhadap administrasi dan aturan yang sudah ditentukan dalam pengelolaan keuangan di desa. Sehingga, dia berharap dana yang diserahkan ini bisa dikelola dengan baik.
“Proses penyusunan rencana kerja pemerintahan desa harus melalui mekanisme musyawarah, mulai dari tingkat RT, dusun atau lingkungan hingga musyawarah desa. Melalui penyusunan tersebut, sambung Wagub, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, baik mengenai kondisi maupun pemetaan potensi desa. Terlebih yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan desa,” ujar Wagub.
Wagub menegaskan agar pengelolaan dana desa harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kepala Desa jangan takut dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Susun rencana seperti pendapatan-pendapatan, lakukan pemetaan kondisi dan potensi desa melalui mekanisme musyawarah di tingkat RT, Dusun, hingga desa,” kata Wagub. (aka)

banner 300x250

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: