banner 728x90

Warga Rambang Ngadu ke DPRD

*Bupati Diminta Selamatkan Perimping

SUNGAILIAT – Perwakilan warga Dusun Rambang Desa Berburah Kecamatan Riau Silip mendatangi Komisi C DPRD Kabupaten Bangka terkait aktivitas tambang Sungai Perimping. Warga menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat agar diperjuangkan untuk menjadikan Sungai Perimping bebas dari aktivitas tambang.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangka Herman CH mengatakan, kedatangan warga itu karena persoalan Tambang Inkonvensional (TI) Apung Sungai Perimping tidak selesai sampai saat ini. Untuk itu warga menginginkan dewan menyampaikan ke pemerintah Kabupaten Bangka mengambil peran untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.

“Mereka minta dewan menyampaikan ke pemda dalam hal ini Bupati selaku kepala daerah Kabupaten Bangka agar mengambil peran dan membantu mengatasi persoalan itu yang sampai saat ini belum terselesaikan juga. Mereka menolak keras adanya aktivitas TI Apung di Sungai Perimping, khususnya di wilayah administrasi Dusun Rambang Desa Berburah,” ungkap Herman CH usai menerima warga di ruang kerjanya, kemarin (26/10).

Menurut warga kepadanya, ada salah satu pulau, yaitu Pulau Kianak sebagai tempat turun temurun dijaga kelestarian. Masyarakat setempat juga memiliki ketergantungan pada alam di daerah tersebut karena kebanyakan masyarakat bekerja sebagai nelayan. Saat ini disebutkan warga, aktivitas TI Apung sudah mencapai ratusan unit.

“Memang sering adanya operasi, tapi sampai sekarang mereka masih kerja “maling-maling”, artinya “kucing-kucingan”?, kadang operasi malam,” ungkap politisi Hanura dapil Riau Silip-Belinyu ini.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bangka Hendra Yunus mengatakan, masyarakat menyampaikan kondisi Sungai Perimping yang masih ramai penambangan walau kerap dirazia oleh aparat. Dalam hal ini pemda diminta secara tegas berani melakukan penghentian secara total sehingga kelestarian alam tetap terjaga dan warga pencari nafkah yang berprofesi nelayan bisa bekerja dengan tenang.

Menyikapai hal ini DPRD meminta adanya koordinasi kembali antara Pemda Bangka dengan Pemprov Babel sebagai pemangku kewenangan pertambangan. Selain itu perlu ada koordinasi dengan aparat penengak perda maupun aparat penegak hukum supaya langkah tegas bisa memberi efek yang maksimal dalam pemberantasan tambang di aliran sungai itu.

“Mereka minta kawasan itu bebas dari TI Apung, itu aspirasi yang kita terima. Sat Pol PP, instansi terkait harus menindak, dan koordinasi pemda dengan provinsi yang memiliki kewenangan harus segera dilakukan,” tegas politisi Demokrat asal Merawang ini. (trh)

Related Search

Rate this article!
Tags:
author

Author: