banner 728x90

Yuslih Setuju Kapal Isap Ditarik, Bukan….

banner 468x60

MANGGAR – Bupati Belitung Timur (Beltim) Yuslih Ihza menginginkan kapal isap yang berada di perairan Laut Pering Kecamatan Kelapa Kampit segera ditarik. Ia juga tidak sependapat jika kapal isap diwacanakan untuk ditenggelamkan.

“Sebaiknya tidak usah anarkis, saya hanya minta segera ditarik tapi itu kan kewenangannya ada di Provinsi bukan lagi di Kabupaten,” ungkap Yuslih kepada Belitong, Senin (19/9) di ruang kerjanya.

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Beltim itu, selaku kepala daerah, dirinya tidak lagi punya kewenangan setelah Undang-Undang nomor 23 mengharuskan beberapa urusan dilimpahkan ke Provinsi. Karenanya, ia hanya meminta pihak Provinsi secepatnya menarik kapal isap dari laut Beltim.

banner 300x250

“IUP-nya terbit tahun 2012, bukan di zaman saya Bupati-nya. Kalau tidak ada Undang-Undang 23, pasti sudah saya cabut izinnya. Selain itu, Undang-Undang 23 juga sampai saat ini belum ada Juklak-Juknis maupun aturan turunannya seperti PP,” ujar Yuslih.

Meski demikian, Yuslih menegaskan dirinya tidak tinggal diam dalam penyelesaian kapal isap. Namun ia juga enggan menerapkan cara yang salah atau tidak sesuai prosedur.

Yuslih juga menyatakan, pasca laporan masyarakat yang menyebut kapal isap beroperasi, dirinya sudah berkirim surat ke Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut dan ditembuskan kepada Gubernur Babel.

“Bahkan penyidik sudah turun memeriksa. Soal sanksi yang akan diberikan, itu sepenuhnya kewenangan mereka. Saya tidak mau mencampuri yang bukan kewenangan saya,” tegas Yuslih.

Sikap tersebut diambil Yuslih, karena berdasarkan inspeksi mendadak ke kapal isap “Kamila” yang beroperasi di perairan laut Pering didapati bahwa kapal memiliki dokumen olah gerak yang dikeluarkan KUPP Manggar. Saat itu, Yuslih marah dan menyatakan KUPP tidak pernah sekalipun berkoordinasi.

Bahkan sudah diberitakan jauh hari lalu, komitmen Yuslih untuk menolak kapal isap ini sudah sering terdengar, dan kini masih menunggu perintah Gubernur untuk melakukan tindak lanjutnya.

“Saya minta segera kapal itu ditarik, kewenangannya saat ini ada di Provinsi. Kalau kewenangannya ada di Bupati, saya pastikan sudah lama di cabut,” tegasnya. (feb)

Related Search

banner 468x60
Tags:
author

Author: