banner 728x90

Zonasi PPDB Jadi Masalah

banner 468x60

*Akibatkan Siswa Baru Tidak Tertampung
*Bukan Karena Jumlah Sekolah Kurang

banner 300x250

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Bupati Belitung Sahani Saleh menegaskan, adanya peserta didik yang tidak tertampung dalam tahun ajaran baru sebenarnya bukan dikarenakan kurangnya jumlah bangunan sekolah. Menurutnya, di balik itu ada penyebab lain dari persoalan tidak tertampung siswa baru tersebut.
Misalnya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang ingin diterapkan oleh Kemendikbud. Belum lagi pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi yang menyebabkan adanya pengurangan kuota penerimaan dari dinas pendidikan provinsi tahun ini.

“Sebenarnya selama kemarin (ini) bukan kurang jumlah bangunan. Kita lihat lah semuanya, karena sudah ada pengurangan dari (Dikbud, red) provinsi. Tidak ada sebenarnya. Sebab selama ini kita nampung seluruhnya. Di sisi lain ada (sebagian) sekolah yang mau (diusulkan,red),” katanya kepada Belitong Ekspres, Rabu (8/9) pagi kemarin.
Sanem sapaan akrab Bupati melanjutkan, justru semenjak ada aturan baru yang dibuat dari dinas (pendidikan,red) provinsi, akhirnya banyak yang tidak terserap. Jadi penyebab tidak tertampung siswa baru, tegas Sanem bukan karena kurangnya jumlah sekolah di Belitung.

“Hal-hal semacam ini kan (zonasi,red) harus ada kebijaksanaan. Kita kan melihat dari situ kemarin. Sistem zonasi ini kan dilihat dari jumlah penduduk (setempat). Sedangkan dulu kita tidak melihat masalah dari wilayah zonasi-zonasi seperti itu,” sebutnya.

“Jika sudah zonasi-zonasi, hitung juga dari (keperluannya,red). Kira-kira berapa kebutuhan ke depan. Sehingga (daerah) ada persiapan. Oleh karenanya membuat aturan jangan langsung buat, langsung diterapkan. Akibatnya berubah 180 (derajat) yang tidak sekolah,” sambungnya.

Menurut Sanem, seharusnya Kemendikbud mensosialisasikan lebih dulu sebelum ingin menerapkan sistem zonasi dalam PPDB. Jika tidak, ujung-ujungnya kita yang ada di daerah (kabupaten) yang akan kesulitan. Namun di sisi lain undang-undang mengamanat mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Sekarang persoalannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang fasilitas utamanya itu adalah rumah sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan selama ini kita sudah mengikuti secara nasional. Lihat sendiri bagaimana pengembangan pembangunan rumah sekolah,” ungkapnya.

Bupati menambahkan jangankan pengembangan pembangunan sekolah, guru-guru saja sampai sekarang hampir kehabisan. Tidak ada moratorium penerimaan pns. Jadi ini bukan hanya persoalan Kabupaten Belitung, namun mencakup skala nasional.

“Di daerah Pulau Jawa mungkin tidak masalah, tetapi diderah lain. Misalnya di daerah kita saja selama ini hampir 300-400 kekurangan tenaga guru. Mulai dari guru SD sampai SLTA. Jadi bagaimana (caranya) mencerdaskan kehidupan bangsa tadi,” ucapnya.

Sanem mengatakan, untuk kewenangan kabupaten sekarang ini sampai tingkat dasar, SD sampai SMP. Sedangkan kewenangan SLTA sudah diserahkan ke provinsi oleh pemerintah pusat. Semenjak aturan tersebut dialihkan kabupaten tidak bisa lagi mengaturnya. Tetapi keluhan, persoalannya tetap di daerah.

“Bukan lagi pengajuan kedepannya, sudah tiap tahun kita mengajukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini. Karena jelas, itu kan amanat kemerdakaan saat itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seharusnya ini prioritasnya,” pungkasnya.(i1s)

Related Search

banner 468x60
Rate this article!
Zonasi PPDB Jadi Masalah,5 / 5 ( 1votes )
Tags:
author

Author: