Ketua DPRD: Paripurna Tetap akan Digelar

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Meski DPRD Tetap Minta Hak-haknya Dipenuhi Pemkab

TANJUNGPANDAN-Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani mengatakan tetap akan melaksanakan rapat bersama dahulu dengan seluruh Komisi dan Fraksi untuk menindaklanjuti pembatalan pelaksanaan paripurna DPRD Belitung. “Besok jam 2 siang rapatnya,” singkatnya.
Politisi asal Fraksi Partai PDIP ini mengakui, jika kawan-kawan anggota DPRD masih tetap menunggu informasi dari pihak eksekutif, sampai sejauh mana realisasinya terkait hak-hak daripada anggota DPRD  “Yang kita bicarakan bersama kemarin itu, berkaitan dengan masalah hak-hak anggota dewan. Dan kita (DPRD Belitung,red) hanya meminta kejelasan dari pihak eksekutif,” tegasnya.
Seperti diberitakan BE, kemarin, Gagalnya paripurna DPRD yang hendak membahas empat raperda, pada Selasa (10/2) lalu,  diindikasikan ada faktor kesengajaan. Jika tak bisa dikatakan boikot, batalnya paripurna yang sudah dijadwalkan badan musyawarah (Banmus) DPRD itu, faktanya akibat tak tercapainya kuorum menyusul absennya sejumlah anggota DPRD yang belum diketahui secara jelas alasannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Belitong Ekspres di Gedung Dewan, dalam rapat Banmus ada beberapa kesimpulan terkait agenda paripurna yang telah disepakati bersama dengan pihak eksekutif, Pemkab Belitung. Di antaranya, rapat paripurna Ke-I dilaksanakan Senin 9 Februari 2015 tentang penyampaian empat raperda oleh Bupati, paripurna ke-II dilaksanakan pada Selasa 10 Pebruari 2015 tentang pemandangan umum Fraksi DPRD Belitung terhadap empat raperda.
Lebih lanjut kata Taufik, DPRD merupakan penyeimbang dari pemerintah daerah. Tentu, dalam hal keseimbangan itu, harus sama-sama seimbang. “Jadi, kita masih menunggu informasi dari pihak pemerintah daerah. Dan mereka (pihak eksekutif-red) tidak ada persoalan. Bahkan, tinggal menunggu respon DPRD sendiri. Apa yang akan kita minta, artinya harus dirubah,” jelasnya.
Selain itu, rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung akan tetap dilaksanakan. Sebab, itu sudah menjadi sebuah agenda.  “Dan kita (DPRD Belitung,red) sebetulnya tidak ingin menghambat pemerintah daerah ini sebenarnya. Apalagi, saat ini berkaitan dengan rencana kedatangan tiga Menteri. Jadi, itu yang harus dipikirkan oleh Pemda,” terangnya.
Dia menambahkan, ketika eksekutif sudah memiliki payung hukum dalam menjalankan roda kepemerintahan di daerah, maka pemerintah pusat juga akan merespon dengan baik.
“Karena itu, kita (DPRD Belitung,red) ingin mengejar Perda (peraturan daerah,red) ini, biar cepat selesai. Dan Bupati juga sudah bisa bekerja. Sebab, payung hukumnya sudah ada,” tukasnya.
Empat raperda itu yakni tentang Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Batu, produk hukum daerah, Izin gangguan dan raperda bangunan Gedung. (mg2)

Baca Juga:  Novel "Memungut Cinta di Atas Sejadah" Dilaunching

Tags:
author

Author: