10 Parpol di Belitung Bakal Terima Bantuan Rp 1,33 Miliar

by -
10 Parpol di Belitung Bakal Terima Bantuan Rp 1,33 Miliar
Kepala Badan Kesbangpol Belitung, Fedy Malonda.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Sebanyak 10 partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung, pada tahun 2021 ini akan menerima bantuan anggaran keuangan sebesar Rp 1,33 miliar.

“Total besaran bantuan keuangan 10 parpol mencapai Rp 1,33 miliar, itu sudah dianggarkan tapi belum tentu dilaksanakan,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung, Fedy Malonda kepada Belitong Ekspres, Rabu (24/3).

Menurut dia, besaran bantuan keuangan yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah masing-masing parpol pada pemilu tahun 2019 lalu. Besaran nilai bantuan per suara naik dari Rp 7.871 menjadi Rp15 ribu per suara.

“Mungkin di Bangka Belitung ini kami adalah salah satu Kabupaten yang mengusulkan kenaikan nilai bantuan per suara. Saat ini kami sedang mengusulkan kenaikan nilai bantuan itu ke Gebernur. Kalau semisal itu tidak disetujui maka anggaran akan kembali Rp 7.871 per suara seperti tahun 2020 sebelumnya,” terang Fedy.

Dia menjelaskan, 10 parpol yang menerima bantuan keuangan pada tahun ini antara lain PDIP (19.336 suara) sebesar Rp 290 juta, Golkar (10.521 suara) Rp 157 juta, Hanura (9.619 suara) Rp 144 juta, PPP (9.585 suara) Rp 143 juta, Nasdem (9.579 suara) Rp Rp 143 juta, PKB (8.042 suara) Rp 120 juta, PKS (5.427 suara) Rp 81 juta, Gerindra (6.001 suara) Rp 90 juta, PAN (5.576 suara) Rp 83 juta dan Demokrat (5.229 suara) Rp 78 juta.

“Jadi jumlah perolehan yang sah 88.915 dikalikan dengan nilai bantuan per suara Rp15 ribu untuk tahun ini maka totalnya mencapai Rp 1,33 miliar. Kami berharap dana bantuan dapat digunakan sebaik mungkin oleh parpol. Terutama untuk operasional parpol, pendidikan politik bagi kader dan masyarakat serta kebutuhan lain-lainnya,” paparnya.

Selain itu, Fedy juga berharap di awal Mei ini sudah cair karena masih menunggu persetujuan Gubernur. “Kami juga sedang melengkapi syarat salah satunya yang belum ada soal laporan keuangan tahun 2020, sebab sedang dibuat kalau sudah selesai maka barulah kami bisa lakukan sosialisasi, pelatihan dan cairkan,” katanya. (dod)