13 Anggota DPRD Kota Bakal Tersangka?

by -

PANGKALPINANG – Setelah lama dinanti-nantikan publik, akhirnya Kejaksaan Negeri Pangkalpinang angkat bicara soal penyidikan  korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif DPRD kota Pangkalpinang yang sedang berlangsung. Kemarin pagi plt. Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Meiza Khoirawan menyatakan penyidikan sudah hampir rampung untuk tersangka Budik Wahyudi selaku bendahara sekwan. “Siapa bilang kasus ini terhenti, kita tidak diintervensi apapun. Jalan terus, sementara tersangka 1 dulu (Budik Wahyudi) dan itu segera dituntaskan ke persidangan dalam waktu dekat,” kata Meiza Khoirawan didampingi Kasi Intelijen Hendi.

Penetapan tersangka pada Budik sementara ini  menurutnya ‘paling tepat’ mengingat dia yang paling mengerti dan tahu persis kondisi anggota dewan dalam studi banding.  “Dia kan berangkat bersama anggota DPRD dalam studi bandingnya. Jadi tahu persis siapa saja anggota Dewan itu yang berangkat tapi tak hadir dan hanya di hotel saja. Atau dewannya yang ngambil uangnya tetapi entah kemana. Yang jelas dia tahu persis semuanya itu,” ungkapnya.

Dikatakan Meiza pengembangan dalam penyidikan saat ini terus berlangsung. Khusus 13 anggota DPRD yang berada di komisi 1, 2 dan 3 tidak menutup kemungkinan dari pengembangan bisa menjadi tersangka. “(Dalam penyidikan) sementara ini tadi (1 tersangka dulu), tetapi ke depan tersangka yang mau buka-bukaan bisa menjerat 13 anggota tersebut, ini yang kita terus dalami,” ujar Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

“Dalam tindak pidana korupsi tidak mungkin seorang Dedik Wahyudi dalam melakukan pelanggaran hukum seperti ini dia hanya seorang diri. Apalagi dia hanya bawahan, dia hanya mencairkan tetapi untuk siapa. Dalam kasus ini untuk anggota dewan, dan ini yang kita terus dalami dan kembangkan,’” jelasnya gamlang.

Status 13 anggota DPRD tersebut dikatakanya saat ini masih sebagai saksi. Dalam waktu dekat berdasar bukti dan nyanyian merdu Budik Wahyudi akan segera dipanggil untuk diperiksa intensif. “(pastilah) mereka (13 dewan.red) pasti diperiksa penyidik. Jadwal pemanggilan sedang kita atur semua,” ucapnya enteng.

Penyidik sendiri lanjutnya  dalam melacak SPPD fiktif tersebut tidak terhenti pada 6 hingga 8 Februari 2017 senilai kurang lebih Rp 300 juta dalam rangka studi banding ke Jakarta itu. Tetapi juga SPPD fiktif dan kegiatan lain di tahun 2016. “2016 juga kita duga kuat banyak terjadi hal serupa (SPPD fiktif). Itu yang sedang didalami,” tandasnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pangkalpinang Latip Pribadi sudah terlebih dahulu  mengakui secara gamlang kalau anak buahnya Budik Wahyudi memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nasib malang anak buahnya itu dikatakanya sebagai korban semata mengingat kasus SPPD fiktif tersebut sebetulnya tidak seperti yang dinilai  pihak penyidik selama ini.

“Ya kami di sekretariat memang sudah dapat suratnya (soal penetapan tersangka BW.red), soal kata Kejari SPPD fiktif itu. Tetapi sebetulnya (salah) itu bukan SPPD fiktif, itu memang benar SPPD. Mereka itu bukan tidak pergi, (tetapi) mereka (dewan.red) pergi. Jadi kami juga gak ngerti salahnya dimana,” kata Latip Pribadi kemarin.

Latip katakan terkait dengan tuduhan keuangan yang difiktifkan itu sebetulnya sudah clear secara LPJ (laporan pertanggung jawaban.red).  Dimana secara detilnya tiket serta akomodasi lainya sudah terlaporkan kepada sekretariat. “LPJ sudah ada, clear. Tiket-tiket dan segalanya sudah dilaporkan semua, jadi sudah clear,” elaknya.

Kepada tersangka BW yang juga bawahanya dia berharap agar tabah dan ikuti proses hukum yang ada. Dia tetap berkeyakinan tidak ada fiktif seperti yang dituduhkan itu.   “Jalani dulu saja, walau sudah ditetapkan tersangka, kita yakin dia tabah,” ujarnya.

Disinggung soal bakal berkembang tersangka baru lagi, dia ogah mengomentari.  Baginya proses hukum yang ada harus dihormati. “Saya tidak tahu itu, saya tak mau komentar dulu,” tukasnya.(eza)