2 Saksi Ahli Sebut PT BMMI Langgar UU, Reklamasi Tanpa Izin Babat Mangrove

by -
2 Saksi Ahli Sebut PT BMMI Langgar UU, Reklamasi Tanpa Izin Babat Mangrove
Suasana sidang lanjutan kasus reklamasi tanpa izin dengan terdakwa korporasi PT BMMI di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kamis (8/4).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Belitung menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus reklamasi tanpa izin dengan terdakwa korporasi PT BMMI di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Kamis (8/4).

Dua saksi ahli yang dihadirkan adalah Ester Simon ST dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Dr. Dadan Mulyana dari Konsultan Lingkungan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Di hadapan Majelis Hakim PN Tanjungpandan yang dipimpin Himelda Sidabalok, Ester menjelaskan, mengenai permasalahan reklamasi yang ada di Belitung. Menurutnya, setiap perusahaan yang melakukan reklamasi tanpa adanya perizinan dinilai ilegal melanggar Undang-Undang Tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup. Seperti yang diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009.

“Seharusnya yang harus dilakukan PT BMMI (Pemilik Hotel Bahamas) adalah mengurus perizinan terlebih dahulu. Setelah itu, diperbolehkan untuk melakukan pengerukan,” kata Ester, di hadapan Majelis Hakim, JPU dan Suhadi Penasihat Hukum Direktur PT BMMI Bestiandy Rhusianto.

Sementara itu, saksi ahli dari IPB Dr. Dadan Mulyana mengungkapkan, penimbunan yang dilakukan oleh PT BMMI di kawasan Air Saga, Tanjungpandan, Belitung, menyebabkan kerusakan ekosistem.

Apalagi tempat lokasi dilaksanakannya reklamasi di Hotel Bahamas merupakan hutan mangrove yang dilindungi. “Kita sudah turun langsung ke lokasi. Apa yang ditimbun di lokasi, merupakan hutan mangrove,” katanya.

Dr. Dadan memastikan reklamasi di lokasi Hotel Bahamas adalah hutan mangrove. Hal itu dibuktikan adanya air pasang dan surut di lokasi. Selain itu, dia juga menanyakan ke sejumlah orang yang ada di lokasi. “Kata sejumlah saksi, sebelum dilakukan reklamasi, kawasan tersebut dulunya terdapat mangrove,” pungkasnya.

Menanggapi dua pernyataan saksi ahli tersebut, Suhadi penasihat hukum terdakwa menilai dua ahli yang dihadirkan JPU semuanya konsisten dan cukup baik. Sebab keterangan yang diberikan dalam persidangan menggunakan sudut keilmuan.

“Poin pertama keterangan saksi ahli Ester Simon dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ada kemungkinan kasus yang dihadapi klien kami kalau terpenuhi unsur-unsurnya, bukan menjadi ranah pidana, tapi ranah administrasi (kelengkapan dokumen),” sebutnya.

Sedangkan poin kedua mengenai masalah mangrove, ahli hanya mengidentifikasi bahwa di lokasi reklamasi diduga ada hutan mangrove. Namun kapan hilangnya hal itu (mangrove) tidak dapat diidentifikasi oleh ahli tersebut.

“Karena kerusakan mangrove ini bermacam-macam. Bisa disebabkan oleh air laut pasang, atau air tawar dan lainnya sebagainya dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor,” ungkap Suhadi dalam persidangan.

“Artinya, mangrove yang rusak dan tidak ada di lokasi. Bukan semata-mata disebabkan oleh kegiatan reklamasi. Tapi memang sudah keadaan alam yang membuat mangrove itu sudah tidak aktif lagi,” sambungnya.

Dia menambahkan untuk meringankan klien pihaknya akan menghadirkan tiga orang saksi d ipersidangan pekan depan. Satu diantaranya merupakan saksi ahli. “Untuk saksi ahli akan saya kaji terlebih dahulu, dihadirkan atau tidaknya. Namun kami akan menghadirkan saksi fakta guna meringankan terdakwa,” pungkas Suhadi. (kin)