21 Polsek Se-Babel Tak Lagi Sidik Kasus

by -
21 Polsek Se-Babel Tak Lagi Sidik Kasus
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

belitongekspres.co.id, RIBUAN Kepolisian Sektor (Polsek) dilarang untuk melakukan penyidikan terhadap sebuah kasus. Polsek-polsek tersebut kini diarahkan kepada upaya pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutuskan sebanyak 1.062 polsek di seluruh Indonesia tidak lagi dapat melakukan penyidikan. Hal tersebut sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) mulai 23 Maret 2021. Surat tersebut ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Keputusan itu Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Listyo yang disampaikan pada Commander Wish 28 Januari 2021. Program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri. Kewenangan polsek hanya untuk pemeliharaan kamtibmas.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu,” sebut Sigit dalam surat keputusan tersebut, dikutip Rabu (31/3).

Keputusan tersebut merupakan penjabaran janji Listyo Sigit saat fit and proper test Kapolri di Komisi III DPR soal polsek tak lagi dibebani tugas penegakan hukum. Saat itu dikatakannya, Polri ingin mengedepankan restorative justice dalam menyelesaikan suatu masalah.

“Menjadikan Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan harkamtibnas. Ke depan beberapa polsek tidak lagi dibebankan tugas penyidikan. Polsek-polsek tersebut hanya dibebani tugas preemtif dan preventif dan juga penyelesaian masalah dengan restorative justice,” kata Listyo di DPR, Rabu (20/1).

Dikatakannya, tugas penegakan hukum akan ditarik di tingkat polres. Selain itu, Sigit berharap polsek ke depan bisa lebih dekat dengan masyarakat.

“Untuk penegakan hukum, di wilayah-wilayah tertentu secara bertahap akan ditarik ke tingkat polres, sehingga demikian kami harapkan sosok polsek di era ke depan akan lebih dekat dengan masyarakat karena mereka melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan,” katanya.

Sementara itu, dari data yang diperoleh Babel Pos, dari 1.062 Polsek yang tak boleh lagi melakukan penyidikan, 21 Polsek diantaranya berada di Jajaran Polda Babel. (Baca Grafis).(gw/fin)

 

Berikut 1.062 Polsek Dilarang Sidik Kasus:

1) Polda Aceh
80 Polsek

2) Polda Sumatera Utara
19 Polsek

3) Polda Sumatera Barat
22 Polsek

4) Polda Riau
20 Polsek

5) Polda Jambi
15 Polsek

6) Polda Sumatera Selatan
22 Polsek

7) Polda Bengkulu
15 Polsek

8) Polda Lampung
16 Polsek

9) Polda Kepulauan Bangka Belitung
21 Polsek

10) Polda Kepulauan Riau
9 Polsek

11) Polda Jawa Barat
81 Polsek

12) Polda Jawa Tengah
129 Polsek

13) Polda Jawa Timur
209 Polsek

14) Polda Banten
8 Polsek

15) Polda DI Yogyakarta
4 Polsek

16) Polda Bali
1 Polsek

17) Polda Nusa Tenggara Barat
8 Polsek

18) Polda Nusa Tenggara Timur
25 Polsek

19) Polda Kalimantan Barat
27 Polsek

20) Polda Kalimantan Selatan
59 Polsek

21) Polda Kalimantan Tengah
16 Polsek

22) Polda Kalimantan Timur
5 Polsek

23) Polda Kalimantan Utara
10 Polsek

24) Polda Sulawesi Utara
26 Polsek

25) Polda Sulawesi Tengah
20 Polsek

26) Polda Sulawesi Selatan
14 Polsek

27) Polda Sulawesi Tenggara
15 Polsek

28) Polda Gorontalo
14 Polsek

29) Polda Sulawesi Barat
33 Polsek

30) Polda Maluku
17 Polsek

31) Polda Maluku Utara
10 Polsek

32) Polda Papua
80 Polsek

33) Polda Papua Barat
12 Polsek