3 Bulan Program Pemutihan Pajak, Samsat Belitung Catatkan Pendapatan Rp 4,6 Miliar

by -
3 Bulan Program Pemutihan Pajak, Samsat Belitung Catatkan Pendapatan Rp 4,6 Miliar
Kepala UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Belitung Alexander Ikhsan didampingi Kasi Penetapan dan Pelaporan Nataliadi.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bakuda) Wilayah Kabupaten Belitung mencatat sebanyak 9.824 kendaraan mengikuti program pemutihan pajak. Dari pajak kendaraan itu pendapatan Samsat Belitung mencapai sekitar Rp 4,6 miliar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemutihan (pembebasan) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 3 bulan terhitung 1 November 2020 hingga 30 Januari 2021.

“Selama 3 bulan menjalankan program pemutihan, dan saya rasa cukup berhasil karena banyak yang ikut program ini,” kata Kepala UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Belitung Alexander Ikhsan didampingi Kasi Penetapan dan Pelaporan Nataliadi kepada Belitong Ekspres, Senin (1/2).

Menurut Alex sapaan karib Alexander Ikhsan, jumlah kendaraan yang ikut pemutihan ini terdiri dari 7.960 roda dua dan 1.864 roda empat. “Rata-rata kendaraan roda dua sebesar 81,02 persen dan roda empat 18,98 persen,” jelas Alex.

Alex menyebutkan untuk pendapatan dalam program pemutihan mencapai Rp4.638.362.400, sedangkan jumlah pajak yang diputihkan selama 3 bulan itu sebesar
Rp 4.458.834.600.

“Harapannya dengan pemutihan ini, kendaraan yang belum dibayarkan itu sudah dibayarkan. Tapi untuk masyarakat yang ingin membayar saat ini itu tetap dengan denda dan segala macam, karena pemutihan sudah selasai,” tukasnya.

Kata Alex, selama 3 bulan ini pihaknya tidak mengalami kesulitan dalam program pemutihan pajak. Apalagi pembayaran pajak tahunan bisa di berbagai tempat seperti layanan Samsat Setempoh dan Samling, sehingga tidak hanya di kantor Samsat saja.

Kemudian Alex mengucapkan terimah kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam program pemutihan ini. Sebab, dana pajak itu juga untuk pembangunan daerah. “Harapan ke depan, masyarakat jangan telat lagi bayar pajak, karena pembangunan baik kabupaten dan provinsi banyak berasal dari pajak,” tandasnya. (dod)