3 PNS Distamben Divonis 15 Bulan

by -

PANGKALPINANG – Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pertambangan dan Energi Bangka Belitung, masing-masing Erwan Taruna Jaya, Guntoro dan Irham Aguspian, divonis 15 bulan penjara dalam perkara korupsi proyek sumur bor tahun 2010 senilai Rp5,2 miliar .
Kepala Humas Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Rahmat sanjaya, Senin (2/3), mengatakan, selain vonis 15 bulan penjara, majelis hakim yang diketuai oleh Purnawan Narsongko menghukum mereka dengan pidana denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan penjara.
Ia menyebutkan, majelis hakim menjerat ketiga terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. “Mereka divonis penjara karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa korupsi secara bersama-sama,” ungkapnya.
Sementara Jaksa Penuntut Umum, Insyayadi mengatakan, putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan 18 bulan penjara. Di antara yang menyebabkan majelis hakim meringankan putusan tersebut karena para terdakwa dinilai belum pernah dihukum penjara. Selain itu juga para terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut.
Sedangkan yang memberatkan perbuatan para terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa melakukan fiktif terhadap salah satu item proyek sumur bor yakni geolistrik (alat pendeteksi air) yang menyebabkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp500 Juta. “Mereka secara bersamaan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi memfiktifkan peralatan geolistrik. Yang dalam laporannya dibeli, ternyata mengambil dari gudang atau inventaris milik Dinas Pertambangan dan Energi,” katanya.
Ia menyebutkan, dalam perkara korupsi tersebut, selain tiga terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri dan Tipikor pangkalpinang juga sudah terlebih dahulu memvonis tiga orang lainnya yakni masing-masing mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangka Belitung Noor Nedi, pejabat pembuat komitmen (PPK) Yulhaidar Simatupang dan pengawas Dedi Agus.(ant/rb)