4 Raperda Ditarget Selesai Maret

by -

*Akan Dibahas Pansus Sesuai Prioritas yang Ada

TANJUNGPANDAN- Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Belitung Jumat (30/1) siang kemarin, melahirkan dua agenda utama. Agenda kerja pertama adalah agenda internal DPRD yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015 mendatang.

“Dalam agenda internal Komisi I,II dan III telah menyamakan pandangan, membagi kerja sesuai pembidangan komisi masing-masing. Sehingga, tidak ada tumpang tindih. Namun begitu, urgensi agenda juga akan menjadi sebuah pertimbangan utama,” Kata Wakil Ketua DPRD Belitung, Isyak Meirobie kepada BE Jumat (30/1) kemarin.

Agenda berikutnya Kata dia, adalah agenda kerja eksternal yang dilakukan bersama dengan pihak eksekutif. Hal ini terkait adanya usulan empat Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tahun anggaran 2015 yang ditargetkan akan selesai pembahasannya pada akhir bulan Maret 2015 mendatang.

“Semua Raperda itu akan dibahas oleh Pansus (Panitia khusus) DPRD Belitung sesuai prioritas yang ada. Artinya, pembahasan ini bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lambat. Tergantung kemampuan Pansus membahas dan juga adanya agenda lain di DPRD,” kata Isyak.

Adapun empat Raperda yang akan dibahas yaitu, raperda tentang Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pelabuhan Tanjung Batu, Raperda pembentukan produk hukum daerah, Raperda tentang bangunan gedung dan yang terakhir adalah raperda tentang izin gangguan.

“Mengenai raperda BUP Tanjung Batu itu tingkat urgensinya sangat tinggi. Mengingat Tanjung Batu sudah menganggur lama dengan dana pembangunan menembus 100 Miliar lebih itu,” terangnya.

Lebih lanjut Isyak mengatakn, setelah raperda BUP Pelabuhan Tanjung Batu sudah sah, maka pemerintah harus segera melakukan RUPS (Rapat umum pemegang saham) pertama untuk menetapkan susunan direksinya.

“Ini dilakukan untuk mempercepat operasionalisasinya. Sehingga, pembangunannya akan berkelanjutan jika sudah dibentuk BUP. Dan tentunya juga harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan,” tegasnya.

Ketua DPD Partai NasDem Belitung ini, kembali menjelaskan Raperda soal  pembentukan produk hukum daerah. Ini dinilainya lebih kepada norma pembentukan aturan legalisasi daerah.

“Dengan begitu,mekanisme dan platform (kerangka acuan-red) dalam pembentukan produk hukum daerah benar-benar jelas,” katanya.

Selain itu, lanjut Isyak, Raperda tentang bangunan gedung juga sangat penting. Sebab, wajah kota akan terbentuk melalui Raperda ini.

“Demikian juga dengan perda tentang ijin gangguan. Ini juga sangat penting agar kelancaran aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat dan kalangan usaha dapat berjalan lancar. Tanpa memberikan dampak yang berlebihan terhadap lingkungan sosial sekitarnya,” pungkasnya. (mg2)