45 OPD Beltim Terseret Dugaan Mark Up BBM

by -
45 OPD Beltim Terseret Dugaan Mark Up BBM
Foto bersama usai jumpa pers di hadapan sejumlah awak media, Selasa (18/2) kemarin.

Kejaksaan Naikkan ke Tahap Penyidikan
Kajari Belum Sebutkan Kerugian Negara

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Penyelidikan terhadap 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Pemkab Beltim) resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan terkait adanya hasil temuan Mark Up Bahan Bakar Minyak (BBM), oleh Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Beltim.

Hal tersebut dibeberkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kajari Beltim) Abdur Kadir, SH, MH saat jumpa pers di hadapan sejumlah awak media, Selasa (18/2) kemarin. Surat perintah penyelidikan itu telah dikeluarkan Kajari Beltim pada tanggal 6 Januari tahun 2020.

“Tim yang kita bentuk ini, terkait dengan tindak pidana korupsi pada pembayaran BBM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada PT Multi Patra Persada, yang diduga melebihi target Harga Eceran Tertinggi (HET),” ungkap Abdur Kadir, Selasa (18/2).

Berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh tim tersebut, lanjut Kajari Beltim tentunya mempunyai argumentasi. Yakni, mempunyai alasan-alasan, kenapa kasus penyelidikan menjadi penyidikan. Dari hasil penyelidikan, ada beberapa fakta yang harus diungkap.

“Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil proses penyelidikan. Baik berupa data-data maupun keterangan bahwa perjanjian kerjasama belanja BBM antara OPD Pemda Beltim dengan PT Multi Patra Persada, telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019,” beber Kajari Beltim.

Dia menjelaskan, kelebihan tagihan pembayaran BBM sebesar Rp.300 per liter untuk semua jenis BBM yaitu Premium, Pertalite, Pertamax dan Solar. Dugaan penyimpangan telah terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2019.

“Kemudian, bahwa perbuatan PT Multi Patra Persada yang melakukan penagihan pembayaran BBM melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 300 perliter, untuk semua jenis BBM. Itu sebagaimana maksud yang dijelaskan di atas tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut,” ulasnya.

Menurut Kajari, berdasarkan peraturan menteri SDM NO 39 tahun 2014, tentang perhitungan harga jual eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali peraturan. Kemudian, Pasal 4 ayat 1 ayat 2, 3 dan ke 4 sampai dengan ayat ke 10 aturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006. Sebagai mana telah diubah peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011. Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Lebih jauh Abdur Kadir mengatakan, kalau seluruh kewajiban tak sesuai dengan perjanjian antara kepala OPD selaku pihak pertama dengan direktur PT Multi Patra Persada selaku pihak kedua. Di dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh pihak OPD yang telah diambil BBMnya.

“Bahwa perbuatan PT Multi Patra Persada yang melakukan penagihan BBM melebihi HET untuk semua jenis BBM, Premiun, pertalite, pertamak dan solar kepada pemerintah kabupaten Belitung Timur, merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Kajari melanjutkan, untuk kerugian keuangan negara itu menjadi domain BPK atau auditor. Namun, pihak Kejaksaan belum bisa menyebutlan angka pasti dari kerugian negara tersebut. Tetapi, kata dia, ada laporan yang dikeluarkan oleh BPK terkait hasil pemeriksaan.

Laporan yang dimaksud, tentang pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangam BPK perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, nomor 83.C/ LHP/ 18.TTG.06.2019 Tanggal 18 Juni tahun 2019. BPK sudah memeriksa 14 OPD sampling, dari 46 OPD.

“Dari laporan LHP tersebut yang tertuang dalam laporan ini memang di situ menyebutkan tentang pengelolaan BBM. Tim penyelidik kita memang punya keyakinan yang kuat memang ada perbuatan melawan hukum, jadi ada kerudian keuangan negara,” sebutnya.

Walaupun ini tahun 2018 yang dituangkan di 2019, tetapi tim penyelidik yang bekerja ini menemukan suatu fakta bahwa ini sudah terjadi sejak tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Kemudian sekitar Juni 2019, itu sudah sesuai dengan harga normal. Tidak lagi ada kelebihan setelah ada temuan BPK tersebut.

“Dengan demikian, tim mengusulkan, agar kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Atas usulan ini, saya sebagai Kajari Beltim mengundang tim ekspose untuk dapat menggelar perkara ini. Tadi pagi kita sudah ekspose terhadap perkara ini, semuanya sangat yakin dan sepakat untuk perkara ini ditingkat kan ke tahap penyidikan,” tukasnya.

“Saya juga menyetujui agar perkara ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Supaya kita dapat lebih mendapatkan kepastian hukum ditingkat penyidikan, siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya perbuatan melawan hukum seperti timbulnya kerugian negara,” imbuhnya.

Selain itu, dapat meminta perhitungan kerugian negara kepada BPK atau auditor yang terkait dengan ini. Dengan demikian, nanti di penyidikan akan dapat diketahui siapa penanggung jawab atas timbulnya kerugian negara tersebut.

“Dan untuk sekarang baru disepakati untuk ditingkatkan ke penyidikan. Tetapi kalau untuk calon tersangkanya, biarlah berproses ditingkat penyidikan. Karena kita akan mendalami semua OPD yang temuan BPK itu hanya 14. Kita ada 46 OPD, semuanya melakukan kerjasama terhadap PT yang bersangkutan,” tukasnya

Masih kata Kajari, kalau memang modus operandinya sama, artinya sama dengan temuan LHP di BPK tahun 2018, tinggal diurut dari tahun 2012. Tetapi tentunya kejaksaan mendalami di tingkat penyidikan, sehingga setiap tahunnya itu modus operandinya apa, perbuatannya itu apa, kemudian kerugian negaranya berapa.

“Pertanyaannya, apakah ada temuan BPK di 2012? Ya tidak ada. Yang ada itu, di 2018. Tetapi dari tim penyelidik menemukan itu. Bahwa fakta ini telah terjadi sejak tahun 2012. Atas dasar itulah kita semua bersepakat disini untuk ditingkatkan kasus ini ke tahap penyidikan,” tandasnya.

Sementara itu, menanggapi adanya penyidikan terhadap 45 OPD di Beltim, Sekda Beltim Ikhwan Fakhrozi mengatakan bahwa sampai sejauh ini belum dapat informasi. “Kita lihat perkembangan lah, nanti kan dikomunikasikan, apa persoalannya. Itu kan baru diminta keterangannya, semuanya berproses. Kita sih menghormati proses (hukum) saja lah, nanti akan terbuka, akan terlihat simpul permasalahannya,” ujar Sekda Beltim kepada Belitong Ekspres, Selasa (18/2) kemarin. (dny)

Editor: Yudiansyah