50 Persen Perusahaan Belum Masuk

by -

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pangkalpinang terus melakukan pengawasan kepada seluruh perusahaan yang ada dilingkungan Pangkalpinang untuk dapat mengikutsertakan karyawannya ikut dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) perihal kesehatan para karwayan.
Memang masih banyak yang belum ikut BPJS kesehatan, ini sangat disayangkan karena sebenarnya sangat membantu pekerja dan perusahaan. Dan dalam Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pekerja wajib mendapatkan Kesejahteraan yang Salah satunya adalah jaminan kesehatan.
“Langkah yang Dinsosnaker ambil adalah berperan aktif dalam Tim yang telah dibentuk oleh BPJS dan kita sudah keluarkan surat edaran untuk mempercepat dan menyadarkan perusahaan untuk ikut BPJS,” kata Kadinsosnaker Mikron Antariksa, Senin (7/12) kemarin.
Masih katanya, sanksi jika perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS adalah sanksi administrasi berupa perusahaan tidak dapat memperpanjang beberapa ijin perusahaannya
Kalau ada perusahaan yang motong gaji namun tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS berarti Itu penipuan dan bisa dilaporkan kepada yang berwajib.
“Langkah-langkah lain dapat ditanyakan langsung ke badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) langsung karena langkah-langkah teknis dan semua peraturan ada di mereka,” tukasnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Babel, Mochammad Cucu Zakaria mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bangka Belitung (Babel) menyebutkan masih banyak perusahaan di Bumi Serumpun Sebalai yang belum mendaftarkan karyawan dan pekerjanya.
Padahal, secara aturan setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Kita akui memang masih banyak yang belum. Jumlahnya kurang dari 50 persen. Padahal aturannya jelas mewajibkan semua karyawan perusahaan menjadi peserta BPJS,”  jelasnya.
Karena itu, pihaknya, menurut Cucu, tiada henti-hentinya melakukan sosialisasi dan peringatan kepada perusahaan yang membandel tersebut. Karena itu, dirinya mengharapkan adanya peran serta perusahaan tersebut, untuk mendukung program Pemerintah Pusat. “Terhadap banyak perusahaan yang belum bergabung, kewajiban kita hanya mengingatkan bahwa itu adalah kewajiban Perusahaan. Makanya kita terus sosialisasi, pentingnya menjadi peserta BPJS,” paparnya.
Tak hanya itu saka pihaknya pun telah menggandeng pihak Kejaksaan untuk membantu agar memberikan kemudahan. Bersama Kejaksaan diharapkan bisa memberikan penekanan lebih agar perusahaan segera memasukan seluruh karyawan sebagai peserta sesuai dengan aturan yang mewajibkan menjadi peserta BPJS. “Dengan adanya peran Kejaksaan nantinya dapat memberikan arahan kepada perusahaan. Kalau tidak, perusahaan akan dipanggil, jika terus membandel tentu ada sanksinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya. (tya)