59 Pelaku UKM dapat Sosialisasi Penyuluhan Hukum

by -

TANJUNGPANDAN- Sebanyak 59 orang pelaku usaha kecil menengah (UKM) mendapat sosialisasi penyuluhan hukum terpadu  2016 dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Belitung. Penyuluhan dilaksanakan Senin {8/5} kemarin, di ruang Rapat Pemda Belitung.
Monica Dhamayanti SH.MM selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kantor wilayah (Kanwil) Bangka Belitung, tampil sebagai narasumber kegiatan tersebut.
Dalam paparannya ia mengatakan, beberapa perbedaan yang mendasar di bidang hak kekayaan intelektual  (HKI), seperti pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dengan karya intelektual (KI) non tradisional.

Monica menjelaskan, hak kekayaan intelektual di antaranya, merupakan hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Menurut monica, hal-hal yang perlu dihindari dalam proses produksi barang dan jasa. Di antaranya melupakan perlindungan hukum dari karya intelektual,  tidak adanya perjanjian yang memadai atas pesanan karya-karya intelektual, dan mempromosikan karya sebelum pengajuan permohonan pendaftaran perlindungan HKI.

“Dalam undang-undang pasal 12 ciptaan yang dilindung dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra,”Jelas monica,”jelasnya.

Lebih Monica mengatakan, manfaat HKI ini sebagai aset perusahaan, mendukung pengembangan usaha juga mencegah persaingan yang tidak sehat dan memacu inovasi, serta pembentukan image.

Pada merk terdaftar misalnya, dapat juga dajukan gugatan pengahapusan melalui pengadilan niaga dengan alasan bahwa merk terdaftar tidak pernah d gunakan selama tiga tahun berturut-turut pada pasal 61 Undang-undang merk.

“Untuk perlindungan terhadap hak desain industri di berikan jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan,” tandasnya.(Mg1)