6 PNS Terancam Sanksi Berat

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*PNS Absen, Tanggungjawab Kepala SKPD Bersangkutan

MANGGAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Erna Kunondo mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau honorer/PTT yang berhalangan masuk kerja adalah tanggungjawab Kepala SKPD bersangkutan. Karenanya, Erna menghimbau Kepala SKPD bersikap terbuka jika menemukan pegawai tidak masuk tanpa alasan jelas.
Hal tersebut disampaikan menanggapi kabar enam orang PNS, dari enam SKPD yang berbeda di Lingkup Pemkab Beltim, akan diperiksa oleh BKD dan Inspektorat Kabupaten Beltim. Pemeriksaan ini terkait laporan pelanggaran disiplin berat akibat sering mangkir kerja, maupun pelanggaran etika kepegawaian.
“Kalau misalnya mereka PNS atau PTT tidak masuk (kerja, red) berarti tanggungjawab ada di kepala SKPD. Kami harapkan, ketidakhadiran ada keterangan. Kalau masuk tanpa alasan, per-peran lah kita. Kadang-kadang, kan ada atasan yang melindungi anak buah,” ungkap Erna Kunondo, kepada Belitong Ekspres Kamis (25/6) kemarin.
Erna mengatakan, sanksi hukuman bagi PNS yang melanggar kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010.
“Lima hari tidak masuk teguran lisan. 6 hingga 10 hari kerja, mendapat hukuman ringan berupa teguran tertulis. 11 hingga 15 hari kerja, mendapat hukuman berupa pernyataan tidak puas. Begitu seterusnya, sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat hingga pelanggaran berat berupa pemberhentian sebagai PNS,” jelas Erna.
Erna menjelaskan, pemberlakuan sanksi terhadap PNS juga dikenakan bagi atasan yang melalaikan kewajiban untuk memberikan tindakan sesuai peraturan. Jika selaku atasan melakukan pembiaran, maka atasan diberikan sanksi yang sama beratnya.
“Kalau tidak dilakukan tindakan oleh atasan, sanksinya sama. Tapi sebelumnya, akan dibentuk tim oleh SKPD bersangkutan, baru ditambah kepegawaian dan inspektorat. Merekalah yang bekerja,” jelasnya.
Keterlambatan jam masuk kantor, kata Erna, juga diakumulasikan dan tetap dihitung sesuai aturan. Bagi pegawai, jam kerja dalam satu minggu harus memenuhi target 37,5 jam. Namun, sejauh ini pemberlakuan masih terkendala absensi elektronik yang belum terpasang di seluruh SKPD.
Erna pun membenarkan adanya kabar dari enam pegawai yang akan diperiksa, lima orang terkait pelanggaran disiplin dan satu orang dilaporkan karena pelanggaran aturan.  Keseluruhan pegawai akan diperiksa oleh enam tim yang berbeda dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Beltim.

“Mayoritas lima kasus yang akan diperiksa terkait pelanggaran disiplin, sering absen. Yang meriksa nanti tim dari BKD, Inspektorat, sama SKPD terkait,” jelas Erna Kunondo.

Namun, kata Erna, sejauh ini baru satu SKPD yang telah membentuk tim. Sedangkan untuk lima SKPD lainnya, sudah disurati oleh BKD dan sedang menunggu SK untuk pembentukan tim.

“Baru satu yang ada SK. Yang lain masih kita tunggu tapi sudah kita surati. Kita kan mengerjakan yang sesuai dengan porsi kita,” kata Erna.

Ia menekankan kapasitas tim ini hanya sebatas melakukan pemeriksaan  dan memberikan laporan hasil pemeriksaan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Bupati. Sedangkan bentuk sanksi yang akan diterima itu tergantung kepada Bupati.

“Nantikan ada hasil pemeriksaan itu ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan-red)-nya. Nah itu itu lah yang akan kita berikan saran ke PPK. Kalau sanksi hukuman itu kebijakan Bupati,” pungkasnya. (feb)

Rate this article!
author

Author: