700 PNS Tunggu Keluar SK dan Penempatan

by -

MANGGAR – Sebanyak 700 orang lebih PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) masih menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Beltim terkait penempatan tugas yang baru. Dijadwalkan SK akan diterima oleh PNS secepatnya, menunggu selesainya persetujuan Bupati.

Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Beltim, Mudiarsono kepada wartawan, mengungkapkan BKD sudah selesai melakukan pengecekan terhadap seluruh SK. Saat ini SK sudah dibawa ke meja Bupati untuk ditandatangani.

“Dari kita sudah selesaikan, Dan, Pak Bupati juga sudah kita informasikan, nanti tinggal tunggu persetujuan beliau. Mudah-mudahan gak ada hambatan berarti,” ungkap Yayan sapaan sehari-hari Mudiarsono, Senin (9/1) kemarin.

Yayan menyebutkan total SK yang akan diteken Bupati berjumlah 700 lembar lebih. Menurutnya SK ini dibutuhkan untuk penyesuaian Peraturan Struktur Organisasi dan Teknis Kerja (SOTK) yang baru.

SK tersebut diperuntukkan bagi PNS staf atau non pejabat esselon dan PNS pada Jabatan Fungsional Tertentu yang SKPD-nya mengalami peleburan atau baru terbentuk.

“Kalau hanya dari SKPD yang ada di Pemkab Beltim jumlahnya 634 orang, ditambah yang dari UPTD Puskesmas dan UPTD Pendidikan dari seluruh kecamatan sekita 700-an lebih. Insyaallah akan diterima secepatnya,” ujar Yayan.

Mantan Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai BKD tersebut menyadari jika terbitnya SK akan berhubungan dengan gaji pegawai dan kegiatan lain SKPD. Namun Ia mengakui jika seluruh PNS Kabupaten Beltim sudah mengetahui dengan konsekuensi penerbitan SK tersebut.

“Sudah, mereka sudah tahu, makanya kita juga ingin secepatnya. Pak Bupati Wakil, dan Sekda juga sudah minta kita bekerja cepat terbitkan SK, agar pelayanan dan kegiatan administratif tidak terganggu,” sebutnya.

Karena itu, Ia menjamin seluruh pegawai akan menempati SKPD yang ada sesuai tupoksi dan jabatan teknis pengangkatan. Bahkan termasuk dengan mantan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang kewenangannya diambil oleh Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

“Kalau untuk Mantan Pegawai Pertambangan sudah kita siapkan Dinas baru. Sedangkan untuk yang PNS fungsional lainnya akan kita tempatkan di SKPD teknisnya,” jelasnya.

Diketahui Mayoritas PNS yang belum menerima SK masih berkemas-kemas. Beberapa lainnya menyibukkan diri dengan aktivitas kantor. Meski begitu pelayanan masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas, Perizinan, pembuatan KTP dan lain-lainnya tetap berjalan seperti biasa. (feb)