Aan Minta Polisi Tegas Tindak Penimbun BBM

by -

belitongekpsres.co.id, MANGGAR – Wakil Bupati Beltim Burhanudin meminta pihak kepolisian mengambil tindakan tegas jika mendapati ada oknum yang menimbun BBM.

Wabup yang akrab disapa Aan itu juga mengatakan tugas penertiban adalah tugas bersama dan bukan hanya mengandalkan kepolisian.

“Mungkin kita akan minta bantuan pihak kepolisian kalau ada yang menimbun itu akan kita minta proses. Kalau ada sampai nimbun BBM di rumah dengan berspekulan perlu kita proses. Kita minta Pemerintah dan kepolisian untuk melakukan penertiban.

Sekali lagi, ini tugas kita semua untuk menertibkan, jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan untuk menimbun dan menjual untuk kepentingan pribadi,” ungkap Aan saat dikonfirmasi Belitong Ekspres, Senin (11/2) kemarin.

Aan mengakui, carut marut distribusi BBM di SPBU dan sejenisnya bukan lagi tanggungjawab Pemerintah daerah. Menurutnya, sejak pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, kewenangan pengawasan diambil alih pusat.

“Prinsipnya tata kelola pendistribusian BBM ini, untuk kewenangan pemda terhadap tata niaga migas itu bukan lagi di tingkat Kabupaten dan menjadi kewenangan pusat. Sehingga pemda tidak dapat melakukan intervensi,” ujar Wabup Aan.

Salah satu bentuk intervensi Pemerintah daerah yang dulu pernah ada adalah kebijakan Bupati Beltim yang memperbolehkan penggunaan jerigen bagi pengecer di kios-kios masyarakat.

“Kalau dulu ada kebijakan boleh menggunakan jerigen, Bupati yang mengeluarkan aturan. Sekarang tidak boleh karena bukan lagi kewenangan,” kata Aan.

Menurut Aan, sulitnya masyarakat pengguna kendaraan mendapatkan BBM di SPBU sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab berdasarkan informasi yang diterima, stok BBM dari Jober Tanjungpandan tidak mengalami kendala.

Hanya saja, ada kebijakan baru Pertamina terkait kerjasama pihak ketiga sebagai pengangkut BBM yang masih memerlukan penyesuaian.

“Kalau masalah suplai BBM dari pertamina ke Jober kemudian SPBU sebenarnya tidak kendala lagi, stok ada. Cuma mungkin ditingkat Jober atau pertamina ada kebijakan, kapal masuk ke Jober dari sana ada pengaturan transpotnya oleh PT Patra.

Mungkin masih ada pembenahan atas kebijakan untuk pendistribusian BBM ke SPBU sehingga ada keterlambatan pasokan oleh pihak yang ditunjuk pertamina,” urai Aan.

Aan menghimbau agar kondisi sulitnya memperoleh BBM di kalangan pengguna kendaraan agar menjadi introspeksi semua pihak. Terutama pengerit yang bertujuan mengambil keuntungan dari selisih jual beli.

“Sekarang yang kita minta adalah introspeksi bagi kita semua, masyarakat lain juga membutuhkan BBM. Setelah itu harga yang jangan terlalu dibuat tidak sesuai dengan peruntukkan yang ada di masyarakat melebihi harga SPBU.

Dulu harga masih normal, masyarakat tidak ribut tapi sekarang menjadi masalah karena ada berapa kali tangan sebelum sampai ke masyarakat,” jelas Aan.

“Prinsipnya kondisi ini harus kita maklumi tapi jangan sampai orang-orang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan merugikan orang lain.

Karena BBM kebutuhan orang ramai dan bukan kebutuhan orang per orang. Itu harus kita pahami semua dalam hal distribusi BBM ke masyarakat,” tandasnya. (msi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *