Aan Tak Lagi Berstatus ASN

by -

*Resmi Mengundurkan Diri Sejak Maju Pilkada

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Calon Wakil Bupati Beltim, Burhanudin saat menunjukkan surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara.

MANGGAR – Pasangan Calon (Paslon) Wakil Bupati Belitung Timur (Beltim), Burhanudin sudah resmi mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak membulatkan tekad untuk bertarung di Pilkada Beltim, pria yang akrab disapa Aan ini, resmi mengundurkan diri Agustus lalu.

 

Karena itu, kini Aan tak lagi menerima gaji dan fasilitas lain sebagai ASN. Ini tentunya berbeda dengan beberapa anggota DPRD Beltim yang juga ikut mencalonkan diri, tapi masih menerima Gaji dan fasilitas.

 

“Sejak saya mengundurkan diri pada akhir Agustus lalu, maka semua yang berhubungan dengan ASN tidak lagi menjadi bagian dari pegawai di Pemkab Beltim,” ungkap Aan kepada Belitong Ekspres, Jumat (18/9) kemarin.

 

Aan, menambahkan kesiapan dirinya berhenti menjadi pegawai ASN adalah niat baik yang sudah bulat dilakukannya. Dan yang jelas lanjut Aan, dirinya sudah mengikuti segala aturan yang berlaku, termasuk aturan dalam PKPU, Pegawai ASN yang ikut dalam Pilkada harus berhenti.

 

‚ÄúSejak terhitungnya pemberhentian saya, maka saya siap menjalani semua aturan tersebut. Dan yang berhak mengeluarkan surat pemberhentian tersebut adalah pemerintah pusat, karena yang mengeluarkannya adalah Presiden,” tegas Aan.

 

Sementara itu Kepala BKD Beltim, Erna Kunondo, melalui Kabid Pengadaan Pembinaan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Beltim, Mudiarsono membenarkan, pihaknya telah memproses pengunduran diri Burhanudin.

 

BKD Bektim telah bersurat ke BKN Pusat dan ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet (Setkab). Dijelaskan, surat dari BKN akan dibalas ke Pemkab Beltim yang berisikan SK Pemberhentian Burhanudin, sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Beltim.

“Kebetulan saya sendiri yang mengantarkan surat tersebut. Kemarin ditelpon, prosesnya sekarang sudah ada di Dirjen Perundangan Daerah,” terang Mudiarsono.

 

Bukan hanya Aan, namun semua Calon yang ikut Pilkada harus sudah menyelesaikan SK pemberhentiannya baik itu, Pegawai ASN atau pun anggota DPRD Provinsi/kabupaten.

 

Ketua KPUD Beltim, Pirmawan, melalui Komisioner Divisi Humas, Antarlembaga, dan Divisi Pencalonan, Suro Mampan Siregar membenarkan bahwa proses selanjutnya adalah menerima SK pemberhentian bagi pegawai ASN dan anggota DPRD.

 

KPUD Beltim juga telah menerima surat seperti yang dinyatakan oleh Sekwan DPRD Beltim Evi Nardi.

 

“Iya memang ada surat itu. Tapi masih di sekretariat, memang belum diturunkan kepada kami (Komisioner). Terkait pencalonan, kami hanya memerlukan SK Pemberhentian, tapi kalau mau sekaligus PAW-nya ya silakan saja,” ungkap Suro kepada Belitong Ekspres.
Selain itu, Suro mengatakan akan berkirim surat pemberitahuan sejumlah Parpol bahwa limit waktu 60 hari usai ditetapkan semakin dekat. Ini untuk meminimalisir jika ada paslon yang terlena dengan batas waktu tersebut.

“Dalam waktu 60 hari sejak ditetapkan paslon itu, kami harus sudah menerima SK Pemberhentian. Tidak ada proses-proses lagi,” tandas Suro. (feb)