Acu Bingung dengan DPPKAD

by -

PANGKALPINANG – Komisi III DPRD Pangkalpinang akan segera memanggil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Kota Pangkalpinang dan Perusahan Listrik Negara (PLN) guna mempertanyakan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari mengaku, DPPKAD terkesan pasif dan menunggu saja.
Bahkan kata pria yang akrab disapa Acu ini, DPPKAD mengklaim nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan PLN belum selesai. Padahal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tentang Pajak Penerangan Jalan, sudah ada sejak tahun 2010 lalu. “Perda tersebut sejak 2010 berarti sudah lima tahun Perda itu ada, kok MoU-nya belum selesai jadi apa yang dikerjakan oleh Pemkot khususnya DPPKAD atau memang enggak bisa kerja?,” tegasnya Senin (10/8) kemarin.
Lanjut Acu, kalau memang MoUnya belum selesai bagaimana PLN mengeluarkan PPJ setiap tahunnya, tanpa MoU. Sebab, dikatakan Politisi Partai Gerindra ini, seharusnya paling lama 3 bulan setelah Perda disahkan harus dibarengi dengan MoU sebagai dasar pengeluaran PPJ kepada Pemkot Pangkalpinang. “Lucu, seharusnya paling lama tiga bulan setelah ada Perda, harus ada MoU antara Pemkot dengan PLN. Ini Perda sudah berjalan 5 tahun, terus apa dasarnya PLN mentransfer PPJ sebesar 7 persen kepada Pemkot?,” tanyanya.
Mengenai jumlah pelanggan PLN, menurut Acu, jumlah 270 ribu pelanggan di Pangkalpinang sangat masuk akal, sebab rekening listrik tidak hanya dimiliki di rumah saja, tetapi ruko, tempat usaha, penginapan, kosan, pasar, sekolah dan sebagainya cukup banyak. “Kita malah bingung, kenapa DPPKAD kok tidak memiliki data jumlah pelanggan, jenis pemakaian dan pembayarannya. Bukankah DPPKAD yang menarik PPJ? Jadi mereka (DPPKAD -red) cuma menunggu transfer dari PLN,” ujarnya.
Seharusnya sebut Acu, DPPKAD harus lebih proaktif melakukan pengelolaan pajak daerah ini. Acu beragument banyak sumber yang menyebabkan terjadinya indikasi kebocoran pajak, salah satunya sistem yang tidak jelas. Sebagai tindak lanjut, Komisi III, ditegaskan Acu, akan menggunakan haknya, yakni memanggil PLN dan DPPKAD untuk diminta penjelasan soal kebocoran PPJ ini.
“Kita akan panggil mereka, termasuk Sekda. Kita minta masing-masing menjelaskan biar tahu dimana kobocorannya, dimana ada permainannya. Kita ingin semuanya transparan dan DPPKAD harus memiliki data yang rell terhadap pelanggan PLN dan itu harus terus diupdate, bukan data lama. Pajak ini untuk rakyat, bukan untuk pejabat,” tutupnya. (tya)