Ada yang Aneh dan Janggal, Masyarakat Perpat Pertanyakan Terbitnya IUP Ekplorasi PT CMBP

by -
Ada yang Aneh dan Janggal, Masyarakat Perpat Pertanyakan Terbitnya IUP Ekplorasi PT CMBP
Warga Desa Perpat saat melakukan rapat bersama pada tanggal 18 Maret 2020 lalu terkait terbitnya IUP PT. CMBP. Foto istimewa

belitongekspres.co.id, MEMBALONG – Masyarakat Desa Perpat Kecamatan Membalong pertanyaan terbitnya sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) ekplorasi komoditas mineral bukan logam dan batuan milik PT Cahaya Mandiri Bangunan Persada (PT. CMBP).

Pasalnya, empat IUP yang sudah diterbitkan oleh Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan di Pangkalpinang tertanggal 22 April 2019 itu terdapat sejumlah kejanggalan serta dugaan perbuatan maladministrasi.

Dalam surat keputusan Nomor 188.4/396/ESDM/DPMPTSP/2019 tentang jenis eksplorasi Pasir Kuarsa seluas 199,2 Hektar. Surat keputusan Nomor 288.4/393/ESDM/DPMPTSP/ 2019 tentang jenis eksplorasi Kaolin seluas 179.6 hektar.

Kemudian pada surat keputusan Nomor 188.4/395/ESDM/DPMPTSP/2019 jenis Pasir Kuarsa seluas 195,8 hektar dan surat keputusan Nomor 188.4/394/ESDM/DPMPTSP/2019 tentang jenis eksplorasi Tanah Liat seluas 198,8 hektar.

Anehnya, poin kedelapan tembusan dari surat keputusan tersebut ditunjukkan kepada Bupati Belitung Timur (Beltim) padahal lokasi IUP tersebut berada di Kecamatan  Membalong, Kabupaten Belitung.

Selain itu, dalam proses penerbitan IUP tersebut PT. CMBP maupun instansi terkait tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak. Bahkan pihak Pemerintah Desa setempat tidak pernah diberitahukan dan dilibatkan dalam persoalan tersebut.

Anehnya lagi, di dalam area IUP milik PT. CMBP tersebut, terdapat perkebunan dan tanam tumbuh masyarakat, Surat Keterangan Tanah (SKT) dan juga sertifikasi tanah  warga yang sudah ada lebih dulu sebelum keluarnya IUP tersebut.

“Kami tidak tahu sama sekali, tiba-tiba IUP tersebut sudah keluar. Saya baru tahu sekitar dua minggu yang lalu, itupun di beri tahu sama pak Camat,” kata Kepala Desa Perpat Sukri kepada Belitong Ekspres, Selasa (24/3).

Kata Sukri, mendapat kabar tersebut kemudian dia langsung mengadakan rapat dan mengundang masyarakat, RT, RW, BPD, tokoh masyarakat di desa untuk membicarakan terkait terbitnya IUP tersebut. Rapat bersama tersebut dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020.

Dikatakannya, dari pihak perusahaan ataupun pihak Pemerintah Desa belum pernah melakukan sosialisasi terkait proses penerbitan IUP. Bahkan, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Perpat sendiri sama sekali tidak pernah dilibatkan.

“Masyarakat tegas menolak IUP tersebut. Di dalam area IUP tersebut bahkan sudah ada kebun masyarakat, SKT hingga sertifikasi tanah warga. Surat tembusan IUP itu juga di tunjukkan kepada Bupati Belitung Timur (Beltim). Jelas ini ada yang aneh,” sebutnya.

Terpisah pelaksana teknis tambang PT Cahaya Mandiri Bangunan Persada (CMBP) Amir saat dikonfirmasi wartawan Belitong Ekspres mengatakan, kalau PT CMBP sudah mengantongi izin IUP eksplorasi. “Terkait PT CMBP memang benar adanya sudah mengantongi izin iup eksplorasi,” singkat Amir melalui pesan WhatsApp-nya.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori menilai ada keanehan dan kejanggalan dalam proses membuatan IUP tersebut. Masyarakat sama sekali tidak pernah diberikan sosialisasi dan pihak Pemerintah Desa yang notabennya berada di lokasi tersebut tidak pernah dilibatkan. “Hal ini tidak bisa dibenarkan. Jujur saja, ini namanya merampok kebun rakyat dan ini tidak bisa di diamkan,” tegas Ansori.

Dikatakan Ansori, dirinya sama sekali tidak mengetahui kalau ada IUP dengan luas hampir 800 hektar tersebut di Desa Perpat Kecamatan Membalong. Bahkan pihaknya tidak pernah mendapatkan surat tembusan terkait izin tersebut. “Tetap ini akan kita tindak lanjuti, terlepas itu kewenangannya ada di Provinsi ataupun di Kementerian,” tutupnya. (rez)

Editor: Yudiansyah